KoranMalut.Co.Id - Solidaritas Peduli Perempuan dan Anak (SPPA) Halmahera Selatan menggelar aksi unjuk rasa keras pada Kamis (10/4/2025), me...
KoranMalut.Co.Id - Solidaritas Peduli Perempuan dan Anak (SPPA) Halmahera Selatan menggelar aksi unjuk rasa keras pada Kamis (10/4/2025), mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel) agar segera membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan kekerasan seksual hingga ke tingkat desa.
SPPA menilai Pemkab dan aparat penegak hukum gagal memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang kini menjadi kelompok paling rentan di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di daerah ini.
Aksi yang digelar di depan kantor Bupati dan Polres Halsel ini turut menyuarakan kekecewaan atas lambannya penetapan tersangka dalam sejumlah kasus kekerasan seksual, termasuk kasus mengerikan di Kecamatan Kayoa Barat dan Bacan Timur Tengah yang melibatkan anak-anak di bawah umur.
“Pemda harus buka mata! Kekerasan seksual di Halsel sudah seperti wabah. Tapi sampai hari ini, pemerintah daerah masih terkesan diam dan tidak serius menyikapinya,” tegas orator aksi, Santi Yalo.
Santi mengungkapkan salah satu kasus tragis terjadi di Kayoa Barat, di mana seorang anak di bawah umur menjadi korban hingga mengandung dan melahirkan, namun hingga kini proses hukumnya jalan di tempat, tanpa ada penetapan tersangka.
Santi mengungkapkan salah satu kasus tragis terjadi di Kayoa Barat, di mana seorang anak di bawah umur menjadi korban hingga mengandung dan melahirkan, namun hingga kini proses hukumnya jalan di tempat, tanpa ada penetapan tersangka.
Ia juga menyoroti lemahnya sistem perlindungan bagi korban kekerasan. Menurutnya, kinerja Polres Halmahera Selatan sangat buruk dan tidak memberi rasa aman. Sementara Pemkab dinilai lamban dan pasif dalam mengambil langkah konkret.
Kasus lain yang disorot terjadi di Kecamatan Bacan Timur Tengah, di mana seorang anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual secara berulang sejak duduk di bangku SD hingga SMP, dan melibatkan lebih dari 20 pelaku. SPPA menyebut kejadian ini sebagai tragedi kemanusiaan yang memalukan.
Damra Kamarullah alias Echa, jurnalis perempuan yang turut berorasi, mengecam keras proses hukum yang lambat dan perlindungan korban yang minim.
“Kami tidak butuh janji kosong. Kami menuntut kebijakan nyata. Satgas khusus harus dibentuk dari tingkat kabupaten hingga ke desa-desa. Pemerintah jangan menunggu korban berikutnya jatuh,” kata Echa.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan berbasis gender di sekolah-sekolah untuk mencegah kekerasan seksual sejak dini. Menurutnya, budaya patriarki yang masih kuat di tengah masyarakat menjadi pemicu utama maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Amat Edet, mengultimatum aparat penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus-kasus yang sudah dilaporkan.
Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat belum ada progres, SPPA akan menggelar aksi lanjutan dan mengecam secara terbuka kinerja Polres Halsel yang dinilai bobrok dan tidak berpihak pada keadilan korban.
Dalam tuntutannya, SPPA juga mendesak DPRD Halmahera Selatan untuk segera mendorong pembentukan satgas kekerasan seksual di setiap kecamatan serta menambah jumlah tenaga pekerja sosial di Dinas Sosial Halsel.**(Red)
Tidak ada komentar