Ternate, KoranMalut.Co.Id - Menggelar diskusi dengan temah "Menyoal RUU TNI" yang sempat di bahas dalam agenda rapat DPR-RI di hot...
Ternate, KoranMalut.Co.Id - Menggelar diskusi dengan temah "Menyoal RUU TNI" yang sempat di bahas dalam agenda rapat DPR-RI di hotel fermon, diskusi ini ada dua narasumber. Fahri Haya, sebagai koordinator presidium samurai Maluku Utara. Islah Satrio, sebagai kontras dan juga Ratna Jainudin, sebagai moderator yang berlangsung di RK Kafe kelurahan Sasa ternate selatan. Pada Rabu, (19/3/2025).
Narasumber kedua, Islah Satrio, sebagai kontras menjelaskan Sebelum RUU TNI dan RUU PORLI perna mencuat di publik sebelum Aksi Indonesia gelap 22 Februari 2025 dan juga menolak adanya RUU TNI-POLRI akhirnya ditunda sementara oleh DPR-RI untuk disahkan terkait revisi UUD TNI-POLRI itu memunculkan antusias publik bahwa sangat bermasalah akhirnya terjadi penundaan dan bahkan masyarakat mengharapkan agar RUU TNI tidak di bahas kembali.
Namun nyatanya pada 7 Februari 2025 pemerintah memberikan mandat kepada menteri pertahanan yaitu Syafii Samsudin untuk memberikan surat kepada komisi I DPR-RI yang surat itu berisi dua dokumen, dokumen pertama mengenai RUU TNI, dokumen kedua mengenai naskah akademik RUU TNI yang itu menjadi RUU inisiatif DPR-RI.
RUU inisiatif DPR-RI itu seharusnya dilandaskan sama badan legislatif DPR-RI yang berarti harus dari mekanisme legislatif bukan eksekutif namun ternyata eksekutif melakukan interfensi terhadap CNBS diganti dengan Masari bahwa eksekutif melakukan intervensi terhadap pembentukan UUD ia menyampaikan langsung kepada komisi I DPR-RI terkait soal naskah akademik dan rancangan revisi UUD TNI yang itu disampaikan langsung oleh Samsudin pada 7 Februari 2025." Ujar Islah
Kemudian proses itu terus berlangsung dari tanggal 7 pernyataan presiden agar membuat satu surat kepada presiden yang mengakseslerasi agar percepatan pembahasan revisi UUD TNI yang itu dia mengundang menteri keuangan, menteri pertahanan, menteri sekertaris kabinet dan juga menteri hukum, dari empat menteri melakukan mengakseslerasi revisi UUD TNI secara cepat di situ kita melihat proses sudah ugal-ugalan.
Salah satu pakar hukum tata negara mengatakan bahwa ini adalah merupakan abusive laumeting dimana ini tidak demokratis terhadap pembahasan UUD TNI karna dilakukan tidak ada partisipasi publik yang bermakna." Ucap Islah
Islah Satrio memaparkan padahal dalam makamah konstitusi (MK) ada satu pedoman yang harus di jalankan oleh lembaga legislatif dalam membuat satu revisi rancangan UUD yaitu adanya partisipasi publik yang bermakna padahal itu sudah dijelaskan dalam keputusan konstitusi nomor 60 tahun 2020 karna memiliki tiga syarat utama diaman masyarakat harus dilibatkan dalam partisipasi bermakna yaitu. Masyarakat harus mendengarkan pendapatnya, masyarakat harus dipertimbangkan, dan masyarakat harus diberikan jawaban terhadap masyarakat yang memberikan pernyataan terhadap lembaga negara justru DPR-RI tidak melakukan tiga syarat tersebut." Jelasnya
Salah bukti adalah sempat rapat di hotel selama tiga hari yang kita baru menerima surat Karna ada salah satu orang dalam bahwa ada agenda rapat selama tiga hari di hotel fermon Dimana kita melakukan efisiensi banyak pihak yang di PHK dan banyak pendidikan yang di kurangi ternyata DPR-RI melakukan rapat di hotel fermon.
Yaitu sekitar 30 atau 40 orang yaitu dari anggota DPR-RI maupun staf-staf DPR-RI yang menjadi kebingungan walaupun dicepatkan tetapi kenapa harus rapat tertutup disaat rapat di hotel fermon
Narasumber kedua Islah Satrio mengungkapkan Ketika kami konfirmasi kembali ke para jurnalis ternyata jurnalis juga tidak dibiarkan meliput hanya diberikan berdiri diluar tidak dibiarkan masuk padahal kalo kita menggunakan prinsip publik yang bermakna harusnya para jurnalis dilibatkan untuk menjalankan liputan terhadap proses pembentukan UUD TNI karna akan menjadi bahan evaluasi atu pengawasan masyarakat kepada negara.
Apalgi wacana TNI akan di hidupkan kembali dalam jabatan-jabatan Sipil itu sangat berbahaya karna kita dari dulu menuntut reformasi sipil karna dalam KPP nomor 6 tahun 2000 dimana TNI dipisahkan dengan PORLI sehingga TNI sebagai agen pertahanan negara itu pertahanan luar negri sedangkan tugas PORLI hanya petahana dalam negara disitu kita melihat bahwa TNI dipisahkan dari tatanan sosial politik." Tuturnya**(ul).
Tidak ada komentar