Ternate, KoranMalut.Co.Id - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kota Ternate mengajak masyarakat Maluku Utara untuk memprotes dan me...
Ternate, KoranMalut.Co.Id - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kota Ternate mengajak masyarakat Maluku Utara untuk memprotes dan menentang kebijakan rezim Prabowo-Gibran yang tidak menguntungkan rakyat. Aksi unjuk rasa ini berlangsung di kantor DPRD dan Walikota Ternate. Mahasiswa juga menyuarakan sejumlah masalah dan 13 tuntutan. Pada Senin, 24/2/2025
Indonesia gelap merupakan akumulasi kemarahan rakyat dari berbagai kebijakan Prabowo Gibran tumpang tindih, sehingga terlihat jelas paradoksitas kebijakan dimulai sejak kabinet merah putih (Kabinet Gemuk) dibentuk sampai saat ini. INPRES No. 1, makan bergizi gratis (MBG), kelangkaan gas, UUPA, revisi UU Minerba, multifungsi TNI-PORLI, APBN untuk Danantara, PSN bermasalah, penghapusan TUKIN Dosen/Guru, serta membangun IKN adalah bukti ketidakadilan kebijakan rezim yang mensiasati adanya komersialisasi dan liberalisasi berbagai sektor dengan mengutak-atik undang-undang untuk kepentingan oligarki.
Instruksi Presiden (Inpres) No.1 tahun 2025 yang melahirkan efisiensi (Pemangkasan) anggaran di beberapa sektor pendidikan. mulai dari, efisiensi anggaran pendidikan pada perguruan tinggi (KEMENDIKTISAINTEK) yang terkena imbas dari efisiensi anggaran sebesar Rp.14,3 terliun dari total pagu anggaran sebesar. Rp. 56,6 terliun bukan hanya sekedar angka, nominal ini jelas fantastis dampaknya terhadap implikasi perguruan tinggi selain itu, efisiensi anggaran pendidikan juga dialami oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan sehingga berdampak pada SD,SMP, dan SMA.
Padahal dalam amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (UU SIKDISNASI) menegakkan bahwa negara wajib mengalokasikan dana APBN sebesar 20% untuk pendidikan, tapi negara justru menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pendukung bukan prioritas utama.
Selain itu, pada 2 Januari 2025 Presiden Prabowo dalam pidatonya mengungkapkan bahwa tidak perlu takut untuk difortasi hutan demi penanaman kelapa sawit, karena sawit juga termaksud tanaman. hal ini, mendukung menggusuran hutan secara besar-besaran di Indonesia maupun di Maluku Utara, ini juga menjadikan Maluku Utara ditetapkan sebagai PSN (Industri Pertambangan) yang mengancam nasib masyarakat lingkar tambang.
Upaya realisasi INPRES No.1/ 2025 dengan efisiensi anggaran di 63 Kementerian/ Lembaga disinyalir kuat untuk investasi, adanya revisi UU BUMN dengan dialokasikan APBN untuk Danantara adalah sinyal kuat negara dan oligarki saling bagi komisi. dengan adanya Danantara ini, negara secara leluasa menginvestasikan APBN tampa adanya kontrol dari lembaga independen seperti BPK dan KPK, karena haknya dibatasi dalam revisi UU BUMN tersebut. padahal anggaran yang seharusnya digunakan untuk penguatan pelayanan dan pemberdayaan SDM seperti pendidikan dan kesehatan malah dipangkas dan dialokasikan untuk agenda negara yang tidak transparan dalam pengelolaannya.
Untuk itu kami Aliansi BEM se-kota Ternate mengajak kepada Masyarakat Maluku Utara, sama-sama memprotes dan melawan kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Dengan tuntutan:
1. Mencabut INPRES No.1 tahun 2025 (Efisiensi Anggaran)
2. Menolak UUPA No. 5 tahun 2025
3. Segera bayar TUKIN Dosen dan Guru
4. Pangkas kabinet gemuk
5. Cabut PSN bermasalah di Maluku Utara
6. Evaluasi program makan Bergizi Gratis (MBG)
7. Batalkan APBN untuk Danantara
8. Wujudkan Pendidikan gratis, ilmiah, dan Demokratis di Maluku Utara
9. Tolak Reklamasi di Kota Ternate
10. Tuntaskan masalah sampah danan krisis air bersi di kota Ternate
11. Berikan kouta 50% bagi perempuan di jabatan publik
12. Wujudkan Reforma Agraria sejati
13. Tarik Militer ke barak.
Tidak ada komentar