Ternate, KoranMalut.Co.Id - Anggota DPD/MPR-RI Dapil Maluku Utara Hasby Yusuf, Buka suara Saat Rapat Kerja bersama BPJS kesehatan dan keten...
Ternate, KoranMalut.Co.Id - Anggota DPD/MPR-RI Dapil Maluku Utara Hasby Yusuf, Buka suara Saat Rapat Kerja bersama BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan Hasbi Yusuf bersuara terkait Tingkat kecelakaan kerja di IWIP yang mencapai 400 kasus menjadi sorotan tajam.
Perusahaan seolah hanya fokus pada keuntungan, tanpa mempedulikan keselamatan dan kesejahteraan karyawannya. Meskipun diwajibkan membayar hak-hak pekerja, realitanya masih jauh dari ideal. Kata Hasby.
BPJS Ketenagakerjaan, sebagai lembaga yang seharusnya melindungi pekerja, dinilai lamban dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi. Sistem yang ada seakan hanya memungut iuran tanpa memberikan jaminan perlindungan yang memadai. Pungkasnya
Lebih lanjut Hasby Yusuf Anggota DPD/MPR RI Dapil Maluku Utara itu menambahkan,, Begitu juga di Kondisi kebijakan di Halmahera Selatan yang membebankan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan kepada desa, yang dananya tidak mencukupi untuk seluruh pekerja rentan.
Lebih tegas lagi kata beliau, Praktik ini dinilai sebagai malpraktik yang harus segera dihentikan. Perlu adanya penegasan kebijakan dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi agar beban tersebut tidak lagi dibebankan kepada desa.
Pemerintah harus bertindak tegas untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keselamatan kerja di semua sektor, termasuk industri pertambangan. Tutup Hasby**(aa).
Tidak ada komentar