Halsel, KoranMalut.Co.Id - Aliansi masyarakat toin bersatu lakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor inspektorat Halmahera Sel...
Halsel, KoranMalut.Co.Id - Aliansi masyarakat toin bersatu lakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor inspektorat Halmahera Selatan.
Aksi demonstrasi tersebut, Aliansi Masyarakat Toin Bersatu mendesak kepada pihak inspektorat agar segera mencopot Fahmi Taher selaku Kepala Desa (Kades) Toin, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Halsel.
Demonstrasi itu dilaksanakan pada Pekan Senin kemarin, (18/11/2024).
Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa dari anggaran nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
Ketua Koordinator Lapangan (Korlap), Aprisal Terang, menyampaikan "Kami yang tergabung dalam aliansi masyarakat toin bersatu melakukan aksi demonstrasi terkait kebijakan Kades toin yang tidak sesuai dengan perencanaan program sesuai kesepakatan bersama di musyawarah desa.
"Ada beberapa isu pokok yang kami suarakan yang pertama persoalan pengadaan pasang baru (Meteran) ini juga menjadi permasalahan yang urgensi, sebab kepala desa toin Fahmi taher itu sendiri kebijakannya suda tidak sesuai dengan kesepakatan di Musyawarah Desa (Musdes) waktu itu,"Ujarnya.
Lajut Aprisal, "parahnya lagi kepala desa toin menjanjikan kepada masyarakat meteran akan di adakan dan di pasang pada bulan Oktober secara keseluruhan dan katanya suda di Bayar setengahnya. namun hasil kordinasi saya dengan pihak Pihak UP3 Kota Ternate sebagai instansi yg membidangi untuk mendistribusi meteran, kata mereka untuk desa toin belum ada pembayaran sama sekali sehingga nama desa toin tidak terimpit di sistem mereka,"
Suntikan anggaran yang cukup besar untuk desa dengan alokasi dasar masing-masing desa sebesar 1 miliar lebih, diharapkan dapat memajukan desa. Pemerintah berharap, pelayanan publik di desa semakin meningkat, masyarakat desa maju dan berdaya, dan yang paling penting desa menjadi subjek pembangunan.
"Isu yg ke dua yakni gaji kaur dan bantuan langsung tunai (BLT) belum di salurkan kepada penerima sampai sekarang ini,, ini yg per di pertanyakan ada apa sebenarnya sehingga belum di salurkan kepada penerima BLT padahal sudah pencairan" Tambahnya
Selain mengukur capaian dan dampak positif dana desa, permasalahan yang muncul dan tantangan ke depan harus menjadi pokok pembahasan yang serius. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan harapan dan langkah konkret pemerintah tidak digembosi oleh persoalan misalnya saja korupsi.
"Yang membidangi pemeriksaan di wilayah satu botang Lomang, kata beliau pencairan sudah di lakukan dan sudah selesai untuk tahap satu dan dua, namun laporan pencairan tahap satu kepala desa toin itu belum memadukan laporan sehingga dari kami pun belum tau penggunaan anggaran di tahap pertama," Ucap Pihak Inspektorat
kita tetap akan perus masalah ini sampai pada tahapan pemeriksaan, jadi kalau masalah ini terjadi kalian buat laporan pengaduan saja kita langsung turun ke lapangan untuk audit pemeriksaan sesuai isi laporan pengaduan, kami akan langsung turung pada hari itu juga jika kepala inspektorat telah di disposisi terkait laporan tersebut," Tegasnya Inspektorat.
"Kekhawatiran ini tidak hanya berangkat dari bacaan terhadap fenomena korupsi selama masa jabatan 2 tahun terakhir di desa oleh Fahmi Taher, untuk pembangunan infrastruktur di Desa minim, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dan menegaskan kepada pihak inspektorat yang mempunyai kewenangan terhadap permasalahan Desa, secepatnya di selesaikan agar permasalahan ini tidak berdampak pada masyarakat Desa dan juga kaur-kaur pemerintah Desa yang belum di bayar gaji perbulan mereka selama 6 bulan," Harapnya.
"Apabila pihak Inspektorat tidak secepatnya menyelesaikan persoalan-persoalan ini, maka kami akan melakukan aksi Jilid 2 dengan mengkonsolidasi masyarakat toin lebih banyak, untuk menduduki kantor inspekt," Tandas Aprisal.
Sekedar informasi, Aliansi Masyarakat Toin Bersatu dalam Tuntutan Mereka adalah :
1. Lunasi gaji BPD dan pemerintahan desa lainnhya Selema 6 Bulan belum di bayar.
2. Periksa dan evaluasi kinerja kepala desa
3. Copot sekertaris desa
4. Copot kepala desa
6. Salurkan BLT secara merata.
Tidak ada komentar