KoranMalut.Co.Id - Rencana Kenaikan insentif RT/RW dan PTT oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate diduga adanya konspirasi politik pada momen...
KoranMalut.Co.Id - Rencana Kenaikan insentif RT/RW dan PTT oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate diduga adanya konspirasi politik pada momen Pilkada serentak Tahun 2024.
Pasalnya, hal itu dilakukan secara tiba-tiba dan disampaikan oleh Sekretaris Kota (Sekot) M Rizal Marsaoly bahwa rencana kenaikan insentif RT/RW dan gaji PTT tersebut sudah disiapkan oleh Wali Kota dibawah kepemimpinan Tauhid Soleman.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate menduga adanya kepentingan politik pada salah satu kandidat.
Ketua Cabang GMNI Ternate, Ismawan F Baguna kepada media ini menyampaikan bahwa langkah pemkot dengan menaikkan insentif dan gaji PTT serta Honorer itu seperti telah dibungkus dengan kepentingan politik.
Dikatakan, kenapa disaat jelang momen politik 2024 Pemkot Ternate berinisiatif untuk menaikan insentif RT/RW, termasuk PTT dan petugas sampah.
Ia menekankan, Pemkot Ternate secara resmi telah menaikkan insentif RT/RW serta PTT dan Honorer di tahun 2025 nanti. Pernyataan tersebut disampaikan Rizal Marsaoly.
"Rizal menyebutkan rencana kenaikan insentif dan gaji para Honorer RT/RW dan PTT sudah disiapkan oleh Wali Kota Tauhid Soleman. Ini kalau bukan kebijakan yang dipolitisir lalu apa," tukasnya.
"Namun berdasarkan dengan fakta di lapngan, banyak Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) para petugas P3K yang tidak dibayarkan oleh Pemkot Ternate. Hal itu terbukti dan terjadi serta meresahkan sejumlah P3K yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Ternate seperti yang diberitakan baru-baru ini oleh sejumlah media online," sambung Ismawan.
Pernyataan Rizal Marsoaly selaku Sekot Ternate ini kata Ismawan, juga terkesan seperti dipolitisasi. Sebab, Rizal menyebutkan kenaikan Insentif dan Gaji Honorer RT/RW serta PTT itu adalah bagian dari rencana yang sudah disiapkan oleh Wali Kota dibawah kepemimpinan Tauhid Soleman.
"Padahal, hingga periode terakhir masa kepemimpinan Tauhid Soleman, banyaknya petugaa P3K yang resah karena hak mereka tak kunjung dibayarkan," bebernya.
Menurutnya, dengan begitu langkah dan kebijakan yang diambil dan pernyataan Sekot Ternate, Rizal Marsaoly harusnya dilakukan sebelum dan tidak dalam kondisi momentum pilkada.
"Pernyataan Rizal tampak memihak pada salah satu kandidat. Bagaimana tidak? Pernyataan Rizal dengan menyebut sudah disiapkan oleh Wali Kota dibawah Kepemimpinan Tauhid Soleman sungguh berbau politisasi. Karena disaat tiga tahun terakhir hal semacam ini tidak dilakukan, bahkan banyaknya keresahan bagi P3K lantaran TTP mereka tidak dibayarkan," tuturnya.
Ismawan menegaskan, hal ini akan muncul pertanyaan besar terhadap langkah dan kebijakan Pemkot Ternate.
"Sebab, kenapa tidak jauh-jauh hari hal ini di lakukan, akan tetapi menjelang Pilkada 2024 baru ingin menaikan. Ada apa," tandas Ismawan mempertanyakan.
Meski demikian, hal ini akan muncul dugaan terhadap Pemkot Ternate, jangan sampai ini dilakukan untuk memasifkan konsolidasi salah satu bakal calon tertentu dalam momen politik.
"Biasanya peserta pemilu atau calon anggota yang masih berkuasa (incumbent) dengan fasilitas yang dimiliki dapat melakukannya secara terstruktur, sistematis dan masif," pungkasnya.
Lebih lanjut, Jika hal ini di buat dengan maksud tertentu maka secara tidak langsung dapat mencederai demokratisasi dan merusak kehendak rakyat dalam menentukan pilihannya.
"Padahal sejak tiga tahun terakhir, pemkot tidak pernah memperhatikan kondisi RT/RW dari sigi Insentif. Olehnya itu perlu dipertanyakan alasan yang mendasar pemkot dengan tiba-tiba menaikkan insentif RT/RW seperti itu ada apa," cakap Ketua Cabang GMNI Ternate, Ismawan.
Sekedar diketahui, Tauhid Soleman saat ini kembali mencalonkan diri sebagai incumbent (Petahana) yang berpasangan dengan Politisi Partai Demokrat yakni, Nasri Abubakar.**(red).
Tidak ada komentar