Jailolo, KoranMalut.Co.Id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat, Utara Mendesak Pemda Agar segera Membayar Anggaran Pilka...
Jailolo, KoranMalut.Co.Id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat, Utara Mendesak Pemda Agar segera Membayar Anggaran Pilkada tahun 2024.
Hal ini karena Anggaran Pilkada Sebesar 26 Milyar tetapi direalisasikan hanya 5 Milyar.
Ketua KPU Halmahera Barat, Babul Syaifuddin, mengatakan Baru 5 m sementara tahapan sedang berjalan dengan detline waktu setiap tahapan itu membutuhkan anggaran untuk membayar honor PPS, sama sekretariat PPS untuk saat ini tidak mencukupi untuk pembayaran sementara PPS sudah berjalan memasuki bulan ketiga.
"Dari 26 milyar sekian seharusnya bulan Juli memasuki Agustus tidak berbicara lagi soal 40 dan 60 persen tetapi bicara seratus persen," kata Babul saat melakukan konferensipers, di Kantor KPU, Jumat (26/7/2024).
Sampai saat ini alasan Pemda, saat di komunikasi sekretaris KPU berkomunikasi pihak kesbangpol dijanjikan kemarin di tanggal 23 hari selasa kalau tidak salah dijanji nanti ada dana DBH masuk baru digeser sebesar 10 milyar 5 milyar untuk KPU dan Bawaslu 5 m.
Nyatanya sampai saat ini janji tinggal janji. Kita di lembaga KPU tidak mau tahu anggaran itu bersumber dari mana yang jelas tahapan kita membutuhkan anggaran.
Sedangkan di bulan Agustus ini memasuki tahapan pencalonan olehnya itu, pemda secepatnya mencairkan anggaran Hibah pilkada seratus persen.
Kalaupun dihari senin nanti tidak dibayarkan secara kelembagaan KPU akan menyurat ke Kemendagri dihari itu juga dalam rangka percepatan anggaran hibah pilkada sehingga tidak menghambat tahapan-tahapan pilkada nanti.
Jika Pemda tidak mengindahkan detline dari KPU, KPU akan menyurat kemendagri agar transfer anggaran perubahan di kirim langsung ke rekening KPU tampa melalui rekening Pemda.
Teguran sanksi dari kemendagri sudah diberikan penalti pertama ada teguran keras ke Pemda halbar soal keterlambatan pembayaran dana hibah pilkada, Jadi saat kita menyurat untuk kedua kalinya.
Untuk anggaran 5 milyar itu sudah dipakai saat launching pilkada itupun juga tidak gelondongan tapi menetes jadi baru dua kali pencairan kemarin baru 1 milyar.
Sementara, Sekretaris KPU Halmahera Barat, Rusdi Yaman menuturkan sampai saat ini Pemda belum kurang respon terkait anggaran tahapan pilkada buktinya sampai saat ini anggaran yang digeser Pemda baru 5 milyar atau 14.1 persen.
ini sangat minim sekali karena tahapan kita tinggal 3 bulan. Jadi kita kembali saat penandatanganan NPHD tahun 2023 disitu menjelaskan sesuai Permendagri bahwa 40 setelah dibayar setelah penandatanganan NPHD 14 hari kemudian Pemda berkewajiban untuk membayar di Dana penampungan rekening pilkada.
Empat bulan kemudian Pemda harus melunasi 60 persen kenyataanya sampai pada hari ini belum dibayarkan, ini sangat penting karena sangat berpengaruh sekali.
Terutama sekarang pantarlih sudah melaksanakan tugas satu bulan tapi haknya mereka belum dibayar ini juga sangat berpengaruh teman-teman yang ada didalam. (Riko).
Tidak ada komentar