Jailolo, KoranMalut.Co.Id - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, (DPMPD) Pada Selasa, (21/5/2024). Menggelar rapat koordinasi ...
Jailolo, KoranMalut.Co.Id - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, (DPMPD) Pada Selasa, (21/5/2024). Menggelar rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka sinkronisasi program kabupaten halmahera barat tahun 2024.
Kegiatan ini berlangsung di Aula bidadari Lantai I Kantor Bupati yang dihadiri Bupati Halmahera Barat, James Uang, Kadis DPMPD Halmahera Barat, Julius Marau, Kabag Umum, James Kose, Kadis Dukcapil Andi R Pilly, Ketua PKK, Mery Popala, Kadis Disperkim LH, Adrisal Hena, Staf Ahli dan Asisten, serta seluruh Camat dan Kepala Desa.
Bupati Halmahera Barat, James Uang, menuturkan, dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa, maka merasa perlu rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi program.
Seiring dengan terbitnya uu cipta kerja, serta dalam rangkaian pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaran penataan ruang sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja tersebut, dinyatakan bahwa pelaksanaan sinkronisasi program dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan dengan memadukan atau menyelaraskan antara indikasi program dalam rencana tata ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan baik di pusat maupun di daerah.
Hal tersebut merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur di indonesia, yang ternyata masih mengalami berbagai permasalahan antara lain belum fokusnya sasaran kewilayahan, belum sinerginya program pembangunan infrastruktur antar organisasi perangkat daerah (opd) serta belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur.
Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut maka perlu dilakukan penyusunan dokumen sinkronisasi program yang merupakan dokumen integrasi antara rencana pembangunan dengan rencana spasial sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan bagi opd agar sesuai dengan dokumen daerah. sehingga fokus pemberdayaan masyarakat desa dan sinergitas program masing masing opd dan stakeholder tercapai.
Disamping sebagai agenda utama kita, kegiatan sinkronisasi ini juga sebagai wadah untuk membahas intervensi masing masing opd dan stakeholder terhadap pemberdayaan masyarakat di kabupaten halmahera barat pada tahun 2024.
Sehingga dengan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan tepat sasaran sesuai dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten halmahera barat
Partisipasi masyarakat khususnya dalam perencanaan merupakan hal yang sangat penting. partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam rangka peningkatan kinerja program maka perlu adanya komitmen yang kuat dari seluruh OPD dan stakeholder. melalui kesempatan ini saya berharap kepada seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir untuk memberikan sumbangan pemikiran, sehingga melalui sinkronisasi ini dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat (bottom up) yang akan di padu serasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah (top down).
Yang terpenting adalah adanya sinkronisasi dan sinergitas antar / inter program pembagunan yang diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi serta menjawab permasalahan dan kebutuhan di tahun 2024.
Melalui rapat ini juga diharapkan dapat di inventarisir dan merumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan, sekaligus alternatif pemecahannya, yang di wujud kongkritnya berupa program/kegiatan yang mampu mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan menjawab permasalahan mendesak di tahun 2024
Seperti program kegiatan strategis yang dapat memberdayakan, membangkitkan partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat perlu menjadi perhatian bersama.
Diharapkan upaya yang sedang dan akan kita kerjakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten halmahera barat ini dapat terwujud.
Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan ini juga merupakan momentum yang sangat strategis untuk meng-komunikasikan dan meng-koordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis pada tahun 2024 seperti peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, optimalisasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan, optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik, efesiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran akibat refocusing anggaran.
Untuk itu saya atas nama pemerintah daerah, saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bersinergi bersama untuk mewujudkan kinerja yang baik dan mewujudkan sinkronisasi kerja serta peran strategis serta program prioritas kabupaten yang nantinya akan menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan di tahun 2025 yang akan datang.
Saya berpesan kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar bersungguh-sungguh melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga visi-misi kami dapat dijabarkan melalui program-program kegiatan prioritas demi mewujudkan kabupaten halmahera barat yang aman, adil dan sejahtera.
Sementara, Kepala Dinas (Kadis) DPMPD Halmahera Barat, Julius Marau, mengatakan tujuannya agar ada Sinkronisasi antar program-program pemberdayaan di kabupaten Halmahera barat. "Jadi tujuannya ada sinkronisasi semua program-program pemberdayaan di kabupaten Halmahera barat," ujar Julius usai menggelar rapat kordinasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka Sinkronisasi program kabupaten Halmahera barat tahun 2024.
Kenapa Sinkronisasi karena hasil evaluasi di dinas kami itu banyak program-program pemberdayaan yang belum tersinkronisasi dengan baik sehingga program-program tersebut yang diharapkan ada keberlanjutan tetapi selesai pada saat proyek selesai. Kemudian semua elemen di kabupaten Halmahera barat baik pemerintah daerah, SKPD-SKPD maupun elemen-elemen lain diluar dari pemerintah daerah seperti ada organisasi tekad, perhutanan sosial ada duta digital kemudian ada kemudian ada P3MD, forum komunikasi DAS itu diharapkan agar terus membangun kordinasi dengan forum-forum yang lain sehingga kegiatan-kegiatan itu betul-betul sinkron.
"Sebab banyak kegiatan-kegiatan itu kemudian tidak berjalan akibat tidak bersentuhan dengan program-program yang lain belum kordinasi ah itu yang terjadi ah itu yang diharapkan dari kegiatan ini," imbuhnya.
Kata dia, kemudian kita harapkan output dari kegiatan ini itu menjadi referensi menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kerangka kebijakan tahun-tahun berikut, misalnya ketika program-program pemberdayaan dilakukan oleh tekad dan lainnya begitu selesai pemerintah daerah harus dilaksanakan karena ini diperlukan keberlanjutan. Ah ini sementara kita diskusikan agar kita bisa temukan sebuah kerangka pembenahan berkelanjutan.
Harapan dari kegiatan ini kita bisa memperoleh bahan masukan, pertama pemberian masukan untuk kita jadikan sebagai referensi untuk menyusun kebijakan pemerintah daerah selanjutnya, kemudian harapan kedua itu terjadinya singkronisasi antara program-program kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Elemen-eleman ini eleman-eleman pemberdayaan ada tekad dan sebagainya. "kami juga berharap teman-teman pers juga pada aspek edukasi dengan menyampaikan informasi informasi yang bisa memicu yang bisa memantik tumbuhnya pemberdayaan," pungkasnya mengakhiri. (Riko).
Tidak ada komentar