Joko Ahadi; Wakil Ketua DPRD/Ketua Fraksi Partai Golkar Halbar Jailolo, KoranMalut.Co.Id - Proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama hing...
Jailolo, KoranMalut.Co.Id - Proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama hingga terancam kandas ditengah jalan, pasalnya surat balasan keputusan dari kementerian belum juga diterima.
Wakil Ketua DPRD Halbar Joko Ahadi mengatakan, untuk surat permohonan usulan perubahan lokasi pembangunan RS Pratama dari Loloda ke Ibu itu memang ada tanda tangan oleh unsur pimpinan DPRD.
Surat itu ditujukkan untuk Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta. "Itu surat usulan permohonan perubahan lokasi pada 8 maret 2024 Kami mengikuti syarat PMK (peraturan menteri keuangan)," katanya.
Setelah itu, Diakui Oko, sapaan akrabnya DPRD hingga saat ini belum menerima surat balasan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. "Kita sudah minta ke Kadis Kesehatan di mana surat balasan dari Kementerian soal persetujuan perubahan lokasi. Namun kita belum terima," ungkapnya.
Atas dasar itu, DPRD lantas melakukan konsultasi dengan Kementerian Kesehatan. "Kami gabungan komisi berinisiatif untuk konsultasi ke Kementerian. Ternyata sampai di Kementerian mereka kaget, kami bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas," akuinya.
Menurutnya, dari hasil rapat tiga Kementerian itu melahirkan beberapa poin-poin yang harus disiapkan oleh Pemda jika dilakukan perubahan pemindahan lokasi. "Disitu melahirkan poin-poin sesuai dengan syarat PMK dan itu diberikan batas waktu terakhir itu tanggal 6 Mei 2024 kemarin," ujarnya.
"Tapi waktu kita konsultasi pada pekan kemarin ternyata Pemda belum siapkan syarat-syarat pemindahan lokasi yang diminta oleh Kementerian. Belum ada sampai hari ini. Berarti Kementerian Keuangan belum setujui pemindahan lokasi. Tapi sekarang Pemda sudah mengerjakan proyek itu di Ibu," jelasnya.
Dalam waktu dekat, dia menambahkan, komisi III bakal turun ke lokasi pembanguan RS Pratama. "Setelah itu kami akan panggil dinas terkait untuk RDP," katanya.
Disinggung soal pernyataan Bupati James yang menyebut DPRD hanya kasih kabur air ketika berkonsultasi ke Kementerian. Oko lantas menyebut itu keliru, kadis kesehatan yang harus dipertanyakan," tandasnya.
Diketahui, proyek APBN yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Kesehatan itu awalnya Pemda mengusulkan lokasi pembangunan RS Pratama di Desa Janu Kecamatan Loloda. Alhasil, usulan ini disetujui oleh Kementerian Kesehatan.
Anggaran pembangunan RS Pratama ini totalnya senilai Rp 60 miliar. Untuk fisik Rp 43 miliar, saran dan prasarana Rp 7 miliar dan Alkes Rp 10 miliar. Namun, dalam proses tender pada akhir 2023 lalu Pemda kemudian melakukan perubahan lokasi kegiatan dan dibangun di Desa Suana Masungi Kecamatan Ibu.
Informasi yang diterima, pihak kontraktor sudah mengerjakan proyek itu. Saat ini progres pembangunan RS Pratama sudah mendekati 10 persen.
Bupati Halmahera Barat James Uang yang dikonfirmasi mengakui melakukan perubahan lokasi pembangunan RS dari Kecamatan Loloda ke Kecamatan Ibu.
Bupati menyebut, soal pemindahan lokasi ini ada mekanisme penetapan lokasi (Penlok) dan itu merupakan hak difusi kepala daerah.
"Pemindahan lokasi ini alasan yang pertama di Loloda lokasinya yang tidak mendukung. Kedua kalau kita bangun di Loloda kan Puskesmas pendukung cuma tiga. Kan kasihan masa RS begitu besar pendukungnya cuma tiga," kata Joko, Rabu (29/5/2024).
Pertimbangan itu, dengan terpaksa RS Pratama dipindahkan dan dibangun di Ibu. "Tapi kalau bangun di Ibu itu Puskesmas pendukung kurang lebih ada 7 bahkan sampai 10 Puskesmas. Tegasnya.
James mengaku, perubahan pemindahan lokasi ini Pemda bersama unsur pimpinan DPRD telah menyurat ke Kementerian Kesehatan.
"Jadi barang ini sekalipun bantuan dari Pempus (pemerintah pusat) tetapi di daerah yang lebih tahu., Jadi Pempus jangan arogansi mestinya mendengar pertimbangan daerah. Ini konteks otonomi daerah jadi tidak selamanya dipatok harus di sini atau di situ," tuturnya.
"Tapi kita melakukan negosiasi dengan Kementerian Kesehatan. Dan kita sudah menyurat ke Kementerian," tambahnya.
Namun, James menyesalkan beberapa anggota DPRD melakukan konsultasi terkait pemindahan lokasi ke Kementerian Kesehatan baru-baru ini.
"Ini ada beberapa oknum DPRD ke Kementerian seakan-akan mempolemikkan persoalan ini. Kan surat pemindahan lokasi ini kan ditandatangani oleh unsur pimpinan juga. Baru hari ini mau buat ka," jelasnya.
Sementara, Kadis Kesehatan Novelheins Sakalaty menolak berkomentar perihal perubahan pemindahan lokasi RS Pratama tersebut. "Nanti saja," singkat.
Kapala BPKAD Sonya Mail mengaku, untuk anggaran DAK Kementerian Kesehatan pembangunan RS Pratama itu hingga saat ini belum masuk ke Kas daerah. Meski tahapan tendernya dilakukan akhir 2023 lalu. "Belum ada pencairan. Anggarannya belum masuk dari pusat," terangnya.**(Riko).
Tidak ada komentar