Respon Bupati James Soal Surat ke Komnas HAM: Ketua Umum FORKAMSI Asal Bunyi

Jailolo, Koranmalut.Co.Id - Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara James Uang merespon isi surat Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indone...

Jailolo, Koranmalut.Co.Id - Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara James Uang merespon isi surat Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (FORKAMSI) Albert Hama ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) RI.

"Mana buktinya. Coba minta bukti di Albart Hama," tutur bupati, kepada koranmalut, melalui pesan Watsapp, Jumat (2/1/2024).

Orang nomor satu di Halbar ini menyebut, dalam hal ini ketua Fraksi PKB sebaiknya diam dan fokus melakukan konsolidasi di Dapil I Jailolo-Jailolo Selatan saja. Mengingat waktu pencoblosan semakin dekat. "Itu fakta galaunya dia saja. Jadi bicara asbun (asal bunyi). Dimana ada fakta intimidasi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (FORKAMSI), Albert Hama, menyurati Komnas HAM RI terkait dugaan intimidasi Bupati Halmahera Barat Terhadap PNS, Pemerintah Desa dan BPD. Hal ini, karena salah satunya saat ini Inspektorat halmahera barat sedang melakukan pemeriksaan terhadap dana desa dan targetnya adalah wajib temuan sehingga para kepala desa takut dan mengikuti arah politik bupati.

Dalam isi surat tersebut :

Alamat Lengkap: Albert Hama

Usia: 45 Tahun

No. telpon / hp: 081297747048

Kronologi peristiwa:

Kepada Yth,

KOMNAS HAM RI

di

     Jakarta

Dengan hormat

Melalui WA ini, saya menyampaikan ada beberapa hal terkait dengan dugaan intimidasi Bupati Halmahera Barat terhadap PNS, Pemerintah Desa dan BPD adapun bentuk intimidasi secara masif adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini, Inspektorat Halmahera Barat sedang melakukan pemeriksaan terhadap dana desa, dan targetnya adalah wajib temuan sehingga para kepala desa takut dan harus mengikuti arah politik Bupati, kata albert dalam keterangannya, Jumat, (2/2/2024).

2. Para ASN di ancam pindah ke tempat yang jauh, dan akan non job kepada mereka yang memiliki jabatan.

3. LHP BPK tahun 2022 yang seharusnya diserahkan kepada kepala desa pada bulan november tahun 2023, diulur sampai akhir bulan januari barulah diserahkan, sehingga menjadi bahan untuk menakut-nakuti kepala desa.

4. Intervensi pencairan anggaran di keuangan Halbar hanya dicairkan kepada orang-orang tertentu yang bisa diajak kerja sama dengan, partai penguasa terlebih khusus istri Bupati yang juga adalah caleg provinsi dari partai demokrat, dan adik kandung Bupati yang saat ini mengikuti caleg kabupaten dari partai demokrat.

5. Pembagian BLT, dan kartu sehat dilaksanakan menjelang pemilu.

Kami mohon KOMNAS HAM melakukan langkah-langkah pencegahan, karena hal ini, sangat melanggar Hak Asasi Manusia.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian KOMNAS HAM.

Albert mengatakan, selain saya sebagai ketua Fraksi PKB, saya juga sebagai ketua Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa DPP Persatuan Alumni GMNI serta Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (FORKAMSI) menghimbau kepada para PNS, PEMDESA, BPD agar jangan takut terhadap tekanan penguasa.  

Kami dengan segala upaya dan daya siap mengamankan bapak ibu, dalam ancaman apapun termasuk siap mengamankan, jika ada gertakan dari penguasa akan melaporkan bapak ibu kepala desa ke aparat penegak hukum.

Sementara, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, saurlin P. Siagian, saat di konfirmasi wartawan, melalui pesan Watsapp, (2/2), mengemukakan, Sudah diterima, laporan sedang dianalisis bidang pengaduan. (riko).