Jailolo, KoranMalut.Co.Id - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara (Malut), ...
Jailolo, KoranMalut.Co.Id - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara (Malut), Asdian Taluke, Menyoroti Terkait Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) yang di Politisasi oleh Oknum Caleg (Calon Legislatif) Partai Demokrat di Tambah Tim Suksesnya.
Penyalahgunaan Bansos tersebut terjadi di 2 Kecamatan diantaranya Loloda dan Loloda Tengah baru-baru ini.
Fraksi partai gerindra DPRD Halmahera Barat, Asdian Taluke, menuturkan, perbuatan politisasi bansos dalam hal ini sembako, oleh caleg partai demokrat dan tim sukses di wilayah kecamatan loloda dan kecamatan loloda tengah, itu sangat berbenturan dengan aturan per- Undang-undangan, kata asdian kepada koranmalut, di Kantor DPRD, Selasa, (6/2/2024).
"Karena sebelum pembagian bantuan sosial nama-nama masyarakat secara keseluruhan suda di data oleh Dinas Sosial berdasarkan KTP atau KK (Kartu Keluarga) namun, implementasi penyaluran bantuan sosial sebagian besar masyarakat tidak mendapatkan, kalau nama-nama orang-orang tidak mampu suda di catat, itu semestinya di berikan semua tidak bole tidak di berikan, namanya saja bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan," ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD Halmahera Barat ini mengatakan, saat caleg membagikan sembako mereka menakuti-nakuti masyarakat, jika tidak pilih maka tidak di berikan sembako tersebut, begitu juga tim sukses mereka. Lebih para lagi pembagian bansos di kecamatan Ibu, Ibu Selatan dan Tabaru semua masyarakat menerima bantuan inikan aneh.
"Seharusnya masalah seperti ini di awasi pemerintah, supaya tidak di lakukan pihak-pihak terkait," tandasnya. (riko).
Tidak ada komentar