Aksi Joget Pejabat Halbar, Dinilai Tak Pantas di Pertontonkan Tengah Kondisi Keuangan Daerah yang Kolaps

Halbar, KoranMalut.Co.Id - Aksi Joget yang dilakukan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Halmahera Barat, Sonya Mail...

Halbar, KoranMalut.Co.Id - Aksi Joget yang dilakukan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Halmahera Barat, Sonya Mail di Media Sosial atau TikTok disoroti Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Barat, Albert Hama.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Halmahera Barat Albert Hama menyesalkan masalah joget pejabat Halmahera Barat, khususnya Kepala BPKD. Melalui video yang beredar, Sonya Mail tampak menari mengikuti irama lagu dan berjalan kaki di sepanjang jalan bersama banyak masyarakat. Hal tersebut menurut Albert ironis dan tidak sensitif di tengah kondisi tata kelola keuangan daerah yang bobrok sehingga banyak program dan agenda Pemerintah tidak berjalan akibat kekosongan khas daerah. 

"Iya, terkait video tersebut yang sudah beredar luas dan mendapat kritikan banyak masyarakat, tentu memang kurang patut, tidak sensitif di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak sehat yang justru menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Jika tugas utama terbengkalai yang membuat rakyat susah karena keuangan daerah tidak ada, lalu kita malah bersunda gurau ,happy-happy, itu tidak tepat," ungkap Albert menjawab pertanyaan wartawan, melalui pesan WatsApp, Rabu (3/1).

Kata Albert, tata kelola kondisi keuangan daerah saat ini memang sedang bermasalah yang menyebabkan pembiayaan program jadi terbengkalai. Dia menyebut misalnya berbagai hak Aparatur Sipil Negara (ASN), para non-ASN dari Sekretariat, serta Perijinan, Penyuluh, Tenaga Kesehatan, para Dokter dan lain-lain, yang mana jumlah secara total mencapai ratusan juta dan, sudah dianggarkan dalam APBD belum direalisasikan dengan alasan  kekosongan Kas Daerah. 

"Maka sungguh sangat disayangkan, saat masyarakat susah makan dan minum, lalu pejabatnya senang-senang. Itu sesuatu yang tidak patut dan pantas dievaluasi. Kami dorong agar pejabat terkait di bidang keuangan daerah ini harus dievaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati karena tidak mampu mengatur keuangan daerah dengan baik," pungkas Albert.**(riko).