Foto; Rapat TKD Prabowo Gibran Provinsi Maluku Utara. (Istimewa) Ternate, KoranMalut.Co.Id - Skema penyusunan pengurus Tim Kampanye Daerah (...
Ternate, KoranMalut.Co.Id - Skema penyusunan pengurus Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Koalisi Indonesia Maju (KIM), Provinsi Maluku Utara kembali berubah. Minggu, (26/11/2023).
Perubahan struktur pengurus tersebut setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menerbitkan SK TKD Maluku Utara yang baru. ada perubahan pada struktur di TKD Kabupaten Kota yakni Halbar, Halut, Haltim dan Ternate.
Saiful Ahmad Kembali Ditunjuk Sebagai Sekretaris TKD Prabowo-Gibran di Maluku Utara, menurut sekertaris TKD Provinsi maluku utara Saiful Ahmad tegaskan bahwa target kemenangan Prabowo Gibran 70 % satu putaran.
Didalam SK TKD Koalisi Indonesia Maju Prabowo-Gibran Provinsi Maluku Utara itu terdapat adanya perubahan nama dalam struktur pengurus, yakni Sekretaris TKD yang sebelumnya atas nama Junaidi Bachrudin kini digantikan dengan Saiful Ahmad.
Berdasarkan isi Surat Keputusan yang diterbitkan TKN Prabowo-Gibran dengan Nomor Surat : SKEP/114/TKN/PG/XI/2023. Ketua Umum Alien Mus, Ketua Harian, Muhaimin Syarif, Sekretaris Saiful Ahmad dan Bendahara Nabiha Alwy. Sementara itu Ketua Pengarah Aliong Mus dan Penasehat H. Thaib Armayn.
Saiful Ahmad Ketika dikonfirmasi terkait perubahan tersebut juga dapat membenarkan dan mengiyakan bahwa adanya perbuatan nama dalam sekretaris TKD Prabowo-Gibran Koalisi Indonesia Maju Provinsi Maluku Utara.
"Iya, saya juga baru lihat bahwa TKN baru saja menerbitkan SK baru untuk TKD Prabowo-Gibran Koalisi Indonesia Maju di Maluku Utara," ujarnya.
Meski demikian, Saiful menegaskan bahwa walaupun SK TKD Prabowo-Gibran Koalisi Indonesia Maju Provinsi Maluku Utara kembali di rubah, namun semangat dan kerja keras pengurus serta anggota tim lainnya tetap dan harus terus semangat demi memenangkan Pilpres di 2024 mendatang.
"Meski SK TKD Prabowo-Gibran Koalisi Indonesia Maju di Maluku Utara kembali di rubah, namun kerja kerja keras dan semangat kami untuk memenangkan Pilpres pada Pemilu 2024 mendatang terus rapi," tegas Saiful Ahmad.
Menanggapi persoalan tersebut, Saiful Ahmad menerangkan bahwa perubahan SK dan tidaknya itu kewenangan TKN. Dikatakannya, pengurus TKD di setiap Kabupaten dan Provinsi hanya bisa mengacu dan menunggu instruksi dari TKN.
"Perubahan dan tidaknya SK TKD seperti itu kewenangan TKN, kita hanya bisa mengikuti arahan, instruksi dan perintah dari TKN karena mereka punya kewenangan terkait itu." Pungkasnya.**(red/tim)
Tidak ada komentar