Jailolo, KoranMalut.Co.Id - Maluku Utara Front OKP Kabupaten Halmahera Barat, tergabung mahasiswa GMKI, GMNI dan LMND pada rabu, (15/11/2023...
Jailolo, KoranMalut.Co.Id - Maluku Utara Front OKP Kabupaten Halmahera Barat, tergabung mahasiswa GMKI, GMNI dan LMND pada rabu, (15/11/2023), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD untuk meminta segera pecat kadis kesehatan yang lalai dalam menjalankan tugas.
Kordinator Lapangan (Korlap), Demitrius Ludu, menuturkan ada beberapa visi dan misi politik menarik yang ditawarkan oleh paslon Jujur (Jems Uang-Djufri Muhamad) waktu itu yang di percaya masyarakat mampu menjadi solusi dari ketimpangan sosial yang terjadi di halmahera barat, yakni program prioritas dalam membangun halmahera barat baik Halbar Sehat, Halbar Terang, Halbar Sejahtera dan ada beberapa janji politik lainnya yang disampaikan dalam kampanye jujur dengan masyarakat.
"Hanya saja pada proses kepemimpinan janji politik tersebut dinilai oleh masyarakat hanya sebatas surga telinga semata. Buktinya berselang waktu kurang lebih 3 tahun 8 bulan kepemimpinan ini belum ada responsif nyata dari 15 program yang ditawarkan. Terkait Halbar Sehat masi jauh dari kata berhasil buktinya saja pelayanan RSUD masi dinilai buruk, fasilitas RSUD masi belum maksimal bahkan pelayanan dokter spesialis masi belum teratur dengan baik, terkait Halbar Terang masi jauh dari harapan masyarakat halbar, bahkan tercium indikasi arogansi daerah dalam mengarahkan setiap desa di halmahera barat turut berkontribusi program halbar terang dengan menggunakan dana desa. Hal yang sama pada program halbar sejahtera, kita tau bersama selepas masa covid-19 ekonomi baik secara nasional bahkan terjadi sampai tingkat lokal terjadi krisis yang begitu nyata, beber demitrius dalam bobotan orasinya.
Pria yang akrab disapa deni mengatakan, karena krisis ekonomi yang nyata tersebut daerah berinisiatif melakukan pinjaman terhadap Negara. Pinjaman daerah terhadap negara itu yang kita kenal dengan istilah PEN atau pemulihan ekonomi nasional kini menjadi perbincangan hangat di halmahera barat, sebab menurut kami alokasi Anggaran PEN tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, anggaran PEN dipakai dalam pembiayaan pembangunan infrstruktur yang sebenarnya tidak menyentuh langsung dalam menunjang ekonomi masyarakat.
Menurutnya, alokasi anggaran PEN dalam pembangunan infrastruktur baik pembangunan Sasadu dan pembangunan fasilitas olahraga di pelabuhan jailolo dinilai tidak tepat sasaran, hemat kami ada indikasi penyelewengan anggaran PEN, sebab dalam pembangunan lapangan sasadu lamo yang memakan anggaran kurang lebih 8 milyar dinilai sangat tidak rasional. Hal ini butuh pertanggungjawaban dari berbagai pihak tidak terlepas kepada daerah itu sendiri.
Tambahnya, bukan hanya itu saja menurut kami dimasa kepemimpinan james uang dan djufri muhamad dinilai lari jauh dari asas keadilan, sebab dalam proses pembangunan infrastruktur tidak merata, buktinya sampai hari ini masyarakat loloda masi menagih janji bupati dan wakil bupati dalam merealisasikan pembangunan jalan loloda yang tidak kunjung selesai. Karena berangkat dari hasil temuan advokasi, alat-alat kerja jalan loloda sudah di tarik dari area pekerjaan, sehingga yang menjadi pertanyaannya kapan pembangunan jalan di loloda bisa selesai dan di nikmati masyarakat loloda.
dari begitu banyak problematika kepemimpinan bupati dan wakil bupati maka kami menuntut agar :
1. Segera pecat kadis kesehatan yang lalai dalam menjalankan tugas
2. Segara evaluasi kadis PU yang lalai dalam mengelolah pembangunan infrastruktur dari anggaran PEN
3. Segera pecat direktur RSUD yang gagal dalam membangun RSUD
4. Segera selesaikan hutang daerah di akhir kepemimpinan
Ketua Komisi I DPRD Halmahera Barat, Joko Ahadi, mengemukakan aksi teman-teman hari ini kami merespon positif dengan tuntutan salah satunya mencopot kepala dinas Kesehatan dan Direktur RSUD kami akan surati Bupati halmahera barat bapak james uang untuk mengevaluasi berdasarkan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.
Perlu diketahui masalah copot atau mutasi itu bukan kewenangan kami tetapi Pemda dalam hal ini bupati kami hanya cukup untuk merekomendasikan," kata joko saat melakukan hering terbuka di ruang rapat kantor DPRD.
Fraksi golkar ini mengaku, selain itu untuk jalan di Loloda dalam waktu dekat kami akan memanggil kadis PU untuk mempertanyakan progres jalan-jalan tersebut, pungkasnya.**(riko)
Tidak ada komentar