Grid

GRID_STYLE

Breaking News

latest

Polda Maluku Utara Bersinergi Dengan Pemda Jelang Pemilu 2024

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko S.I.K  Ternate, KoranMalut.Co.Id - Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko S.I.K  Menghadiri...

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko S.I.K 
Ternate, KoranMalut.Co.Id - Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko S.I.K  Menghadiri pembentukan tim Efektif eksternal dan focus group discurssion (FGD), Rabu (4/10/2023) Bertempat di Ballroom Muara Hotel Ternate.

Acara ini juga dihadiri Widyaswara BPSDM Provinsi Malut, Staf Ahli Walikota Ternate, Dandim 1501 Babullah, Sultan Ternate, Ketua KPUD Kota Ternate dan Ketua Bawaslu Kota Ternate serta tamu undangan.

Kegiatan yang digagas Direktorat Intelkam Polda Malut mengusung proyek perubahan “akselerasi penanganan kerawanan pemilu melalui kolaborasi pemerintah daerah yang di branding dengan akronim krsna kieraha” 

Dalam sambutannya Kapolda Malut menyampaikan perhelatan pesta politik baik pemilu maupun pilkada tidak luput dari permasalahan yang terjadi seperti melibatkan penyelenggara, partai politik, elit politik maupun masyarakat.

“Hal tersebut berujung pada sengketa pemilu maupun pilkada di mahkamah konstitusi atau terjadinya konflik terbuka antar pendukung paslon maupun caleg”ucap Irjen Pol Midi.  

Peserta FGD Jelang Pemilu 2024
Lebih lanjut Irjen Pol Midi menjelaskan, contoh kasus pelanggaran pemilu di wilayah malut yang berujung pada keputusan mahkamah konstitusi (MK) untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilu 2014 di kabupaten Halsel serta konflik pilkada halteng tahun 2012 yang berujung pada pembakaran kantor camat Patani Utara.

“Selain itu berdasarkan hasil survey Bawaslu, Mabes Polri dan Polda Malut bahwa wilayah malut masuk kategori rawan tingkat nasional pada pelaksanaan pemilu 2024” Ujar Kapolda. 

Dengan melihat sejarah pelaksanaan pemilu dan potensi konflik serta kerawanan di wilayah malut, maka diperlukan adanya ide dan gagasan yang melibatkan seluruh stakeholder di wilayah malut dalam penanganan kerawanan serta potensi konflik pemilu. 

Untuk itu, project leader menggagas proyek perubahan “akselerasi penanganan kerawanan pemilu melalui kolaborasi pemerintah daerah yang di branding dengan akronim krsna kieraha”. 

“Gagasan ini merupakan upaya untuk menjaga kondusifitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024” Pungkas Irjen Pol Midi mengakhiri sambutannya.**(red/tim)

Tidak ada komentar