Apresiasi Positif DPC Partai Gerindra Halmahera Utara Atas Pernyataan FPM-MU

Guntur Lotty; (Ketua OKK Gerindra Halut) Halut, KoranMalut.Co.Id - Ketua OKK Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERIND...

Guntur Lotty; (Ketua OKK Gerindra Halut)

Halut, KoranMalut.Co.Id - Ketua OKK Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Halmahera Utara Guntur Lotty SH memberikan apresiasi positif serta dukungan atas Pernyataan Forum Peduli Masyarakat Maluku Utara (FPM-MU) Terkait prioritas Putra Putri Daerah Provinsi Maluku Utara dalam rekrutan atau seleksi lembaga Kedinasan pada Lingkup ASN, TNi-POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman yang terjadi sekian lama di provinsi Maluku Utara terkesan mengabaikan kepentingan putra-Putri di daerah Provinsi Maluku Utara hal ini dapat terlihat dari setiap periodisasi penerimaan dan presentasi kelulusan bagi putra putri Daerah Maluku Utara yang sangat memprihatinkan,kami melihat hal ini terus berlaku disebabkan  lemahnya peran pemerintah Provinsi Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab khususnya memperjuangkan kuota penerimaan bagi putra putri Maluku Utara untuk mengisi lembaga-lembaga tersebut.

Pernyataan FPM-MU terkait Prioritas Putra-Putri Daerah pada seleksi lembaga Kedinasan ASN, TNI-POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman adalah impian dan harapan masyarakat Maluku Utara yang terus didengungkan tetapi hal ini hanya menjadi isapan jempol semata bagi pengambil Kebijakan di daerah ini. maka dengan satu kata "kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi", kata Guntur.

Semangat Otonomisasi memberikan pengertian bahwa Hak, wewenang, dan kewajiban daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem kesatuan Republik Indonesia hal tersebut dapat diterjemahkan dan dilaksanakan yang salah satunya untuk peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)di Provinsi Maluku Utara, maka dengan demikian Kami berharap perhatian khusus dari pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara  dan DPRD  Provinsi Maluku Utara serta Bupati dan Walikota di sepuluh kabupaten/Kota dapat memperjuangkan kuota bagi Putra-Putri Daerah Provinsi Maluku Utara di tingkat pemerintah pusat serta mendorong agar pelaksanaan  seleksi lembaga Kedinasan ASN, TNI-POLRI Kejaksaan dan Kehakiman ke depan lebih menitikberatkan serta memprioritaskan putra-putri Daerah Provinsi Maluku Utara.**(red).