MOROTAI, KoranMalut.Co.Id - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, kecam terhadap tindakan Kepala Dinas ...
MOROTAI, KoranMalut.Co.Id - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, kecam terhadap tindakan Kepala Dinas Pariwisata Pulau Morotai, Kalby Rasyid yang diduga telah memakai anggaran penunjang Dinas Pariwisata untuk kepentingan dirinya sendiri.
Diketahui, anggaran penunjang merupakan anggaran yang melekat di Dana Alokasi Khusus (DAK) Dispar tahun 2023 sebesar Rp 80 juta, yang diperuntukan untuk memonitoring pekerjaan Water Front City (WFC) Zona II oleh Tim Dinas Pariwisata Pulau Morotai.
Akan tetapi, anggaran tersebut sudah terpakai oleh Kepala Dinas Pariwisata dengan alasan untuk memberikan kepada pihak Kementerian Pariwisata.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima oleh media ini, anggaran tersebut tidak diberikan kepada pihak Kementerian, tetapi hanya diberikan kepada teman-teman Kadispar yang berada di Jakarta.
Hal tersebut membuat Ketua Cabang IMM Pulau Morotai, Ikfan Pina angkat bicara.
Menurut Ikfan bahwa tindakan Kepala Dinas Pariwisata Pulau Morotai perlu di evaluasi oleh Pj. Bupati selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Pulau Morotai.
Karena, kata Ikfan bahwa jika hal ini benar dilakukan oleh Kadis Pariwisata, maka Pj Bupati harus mengambil tindakan pencopotan. Sebab Kadispar telah menyelewengkan anggaran itu.
"Seharusnya anggaran tersebut di berikan kepada Tim Dispar yang ada di dinas pariwisata untuk melakukan monitoring pekerjaan Water Front City Zona II yang sementara dikerjakan oleh pihak kontraktor," ungkap Ikfan ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/07/2023).
Sebab, Ikfan bilang anggaran itu melekat di Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memonitoring pekerjaan WFC Zona II, bukan dibuat untu kepentingan kelompok tertentu, ucapnya
"Maka selaku seorang birokrat, apa lagi memiliki jabatan kepala dinas, seharusnya menjaga Marwah daerah dengan cara mengabdi untuk membangun bukan hanya keluar daerah, terus melakukan kefoya-foyaan dengan memakai anggaran yang itu di peruntukan untuk PNS yang ada di Dinas tersebut, bukan di kebiri," tukasnya
Olehnya itu, Ikfan menegaskan bahwa menurut kami, Kadis Pariwisata tidak pantas di pertahankan di posisi ini. Karena tindakan yang di lakukan akan menjadi citra buruk di birokrasi Kabupaten Pulau Morotai. Jika benar Maka harus di copot, tegasnya.**(oje)
Tidak ada komentar