TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Utara menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama direktur Rumah sakit umum daerah ...
TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Utara menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama direktur Rumah sakit umum daerah (RSUD) Tobelo,pada Kamis,(06/04/2023) bertempat di ruang Komisi III.
Rapat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 yang terbawah di tahun 2023 serta pelayanan RSUD Tobelo.
Ketua komisi III DPRD Halut Sahril Hi Rauf mengatakan, DPRD sebagai fungsi pengawasan, sehingga pihaknya mengundang Direktur RSUD untuk menanyakan realisasi program yang belum selesai di tahun 2022,untuk mengukur anggaran itu sudah sejauh mana sehingga bisa di ketahui anggaran RSUD yang di anggarkan dalam APBD.
"RSUD ini sangat vital makanya komisi III selalu intens melakukan pengawasan, terutama di bagian pelayanan, dari fakta di lapangan yang kita lihat pelayanan di RSUD Tobelo ini perlu di tingkatkan, baik itu masyarakat yang sakit dan tidak memiliki BPJS,sehingga pihak RSUD menetapkan beberapa syarat, seharusnya start ini tidak harus semuanya di minta, yang menjadi kendala karena ini sudah masuk di SOP,"jelasnya Kamis (6/4).
Sahril menjelaskan,RSUD ini di dirikan menggunakan APBD sehingga pelayanan dan pelaksanaan program harus berpihak pada masyarakat. Selain itu,untuk capaian program di RSUD ini sudah mencapai 98 persen selama tahun 2022 lalu, terkait dengan hal ini komisi III masih melihat kepada daerah.
"Kami meminta agar penggunaan Dana Alokasi Khsus (DAK) ini harus di selesaikan pada waktu yang sudah di tentukan, jika tidak selesai tepat waktu dan terjadi adendum ini juga harus di selesaikan sesuai dengan waktu yang di berikan, jika ini tidak Selesaikan maka kerugiannya bukan pada RSUD tapi keputusan politik anggaran yang sudah berpihak pada masyarakat,"ungkapnya
Masalah ini sudah berulang terjadi di RSUD namun hal ini menjadi perhatian bagi DPRD, apa yang sudah di sampaikan oleh pihak RSUD ini terkait dengan pekerjaan bangunan yang sementara di bangun sudah mencapai 98 persen, namun DPRD memiliki fungsi kontrol, bukan hanya DPRD namun publik juga punya hak untuk melakukan pengontrolan.
"Kenapa sehingga kami melakukan stresing ini, agar tidak ada opini liar dan itu akan berdampak pada masyarakat, stresing kami yang terakhir adalah saat ini di Halut penyakit mulai banyak ini kemungkinan karena jumlah penduduk yang semakin banyak, makanya dokter-dokter ahli itu harus di optimalkan,"terangnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Tobelo dr. Janta Bony menyampaikan, bahwa DPRD melakukan evaluasi terkait dengan program-program di tahun 2022 yang masih terbawa hingga tahun 2023 ini, program ini belum di laksana sehingga akan di jalankan pada tahun ini.
"Banyak program tahun 2022 yang belum di jalankan, seperti pengembangan RSUD ke tipe B, program terkait dengan mendatang dokter spesialis, dan fasilitasnya,"ujarnya.
Fasilitas dokter lanjutnya, di tahun 2022 belum terealisasi sehingga di tahun 2023 ini akan di realisasikan, fasilitas dokter spesialis ini seperti rumah dinas, mobil, dan peralatan, ini akan di dorong oleh DPRD di tahun ini.
"jika kita inggin mendatang dokter spesialis ke Halut ini kita harus siapkan peralatan mereka mulai dari tempat tingga hingga alat kesehatan yang di butuhkan oleh mereka, karena setiap praktek yang mereka lakukan alkes ini sangat penting,"tuturnya.**(red)
Tidak ada komentar