Amanah Upara: Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara KoranMalut.Co.Id - Politik gagasan (politilcs of idea) merupakan praktik polit...
KoranMalut.Co.Id - Politik gagasan (politilcs of idea) merupakan praktik politik yang mengedepankan gagasan sebagai konsep, tujuan atau misi utama yang ditawarkan kepada publik sekaligus menjadi agenda utama perjuangan partai politik, para kader partai dan kandidat (elite). Politik gagasan bukan politik yang mengedepankan persamaan identitas (suku, etnis, agama, ras dan golongan), faktor kedekatan atau faktor-faktor ketidak rasional lainnya. Di era modernisasi dan persaingan ideologi seperti saat ini, gagasan menjadi sesuatu yang yang paling sering ditawarkan. Utamanya di negara-negara yang sudah matang demokrasinya seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dll. Gagasan yang disampaikan tersebut berhubungan dengan kebutuhan rakyat yang sangat mendesak baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dll. Di AS gagasan yang ditawarkan partai dan para elite dalam kampanye ialah penurunan pajak, keberpihakan pada masyarakat, asuransi kesehatan, dll. Di Inggris isu seputar brexit menjadi gagasan utama dalam berbagai kampanye. Di Eropa sikap untuk menolak atau untuk menerima para imigran menjadi ruang adu gagasan dalam ajang kontestasi politik. Setelah mereka terpilih menjadi senat (DPR) dan presiden atau perdana menteri (eksekutif) mereka akan merealisasikannya.
Di Indonesia sejak era reformasi 1998 melahirkan UU partai politik akhirnya banyak partai politik yang bermunculan dan melahirkan UU otonomi daerah tahun 1999, akhirnya dilangsungkan Pemilu secara langsung terutama Presiden. Politik gagasan dalam berbagai kampanye para calon presiden dan kepala daerah sudah ada, tetapi gagasan tersebut bukan menjadi representasi dari politik gagasan. Dalam momen pemilu atau pilkada setiap calon memiliki visi-misi ada yang pendidikan gratis, kesehatan gratis, SIM seumur hidup, gratis pajak kendaraan, KTP gratis, namun itu bukanlah gagasan tetapi hanya menjadi tawaran yang disampaikan kepada calon pemilih agar mau memilih. Ide tersebut tidak salah tetapi itu bukan politik gagasan. Di Indonesia dalam kurun waktu Pemilu 1999 sampai 2022 kebanyakan kita memproduk politik yang pragmatis.
Politik gagasan bukan pencitraan politik, bukan money politics, bukan politik dagang sapi, bukan politik jual beli suara, bukan politik identitas dan bukan pula politik populisme. Politik seperti ini yang disebut politik pragmatisme yang kita laksanakan sejak era reformasi dan Pemilu langsung di Indonesia sampai saat ini. Akibatnya banyak kekayaan alam yang berlimpah di Indonesia tetapi ekonomi belum tumbuh dengan baik, rakyat masih banyak yang miskin, lapangan pekerjaan kurang tersedia, pengguran cukup banyak, pendidikan mahal tetapi tidak berkualitas, pelayanan kesehatan belum memadai, lemahnya penegakan hukum, infrastruktur terutama jalan belum memedai melahirkan pemerintah yang korup dan tidak baik.
Politik gagasan merupakan politik yang menawarkan gagasan atau konsep yang substantif sesuai kebutuhan rakyat baik dibidang ekonomi (lapangan kerja, penggangguran dan kemiskinan), pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hukum, keamanan, dll. Gagasan tersebut harus direalisasikan setelah terpilih menjadi presiden, kepala daerah, DPR, DPD dan DPRD tidak hanya menjadi wacana (visi-misi) tanpa implementasi. Politik gagasan juga berhubungan dengan komitmen politik Partai Politik misalnya koalisi untuk mendukung Capres dan Cakada bukan karena untuk mendapatkan jabatan menteri, kepala dinas dan proyek tetapi mendukungnya karena "cerdas, jujur, adil, amanat, berintegritas dan memiliki program yang baik bukan pula karena mahar politik". Politik gagasan juga berlaku bagi para tim sukses, mendukung kandidat bukan diiming-imingi untuk mendapatkan jabatan, proyek dan fasilitas lainnya tetapi mendukungnya karena memiliki program yang baik untuk memajukan bangsa dan dapat mensejahterakan rakyat. Politik seperti ini yang dilakukan di negara-negara maju seperti di AS, Inggris dan negara Eropa lainnya. Karena pada prinsipnya setiap pemimpin bukan ia memimpin diri sendiri atau kelompoknya atau golongannya tetapi ia menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat.
Politik merupakan gagasan (idea), gagasan tentang apa yang dinilai baik dan adil bagi rakyat.
Politik gagasan akan melahirkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (good governance dan clean governance). Oleh karena itu, politik yang tidak bermuatan gagasan melenceng jauh dari hakikat politik. Dengan politik gagasan kita dapat melakukan perubahan politik sebagai sarana utama untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kebaikan bersama. Dengan demikian, politik gagasan akan membawa kepemimpinan yang berpihak pada rakyat yang dapat mensejahterakan rakyat.
Tidak ada komentar