HALBAR, KoranMalut.Co.Id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Ta...
HALBAR, KoranMalut.Co.Id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 bersama pemda, Jumat (23/9).
Bupati James Uang dalam sambutannya menyampaikan, hasil kesepakatan bersama ini memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2003 yang merupakan tugas dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah demi memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat. "Serta dapat memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat," ujarnya.
Menurutnya, jika ada dinamika yang terjadi dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS maka hal ini akan menjadi pembelajaran bersama. "Untuk dapat terus menjalin sinergitas dan menjaga konsistensi guna memperbaiki perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dalam kondisi sumber daya keuangan yang sangat terbatas," tutur James.
"Saran dan masukan pada saat pembahasan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD tentunya akan kami akan jadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pembahasan ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan maupun di tahun-tahun mendatang," ungkap politikus Partai Demokrat itu.
James menjelaskan, dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS ini maka pada hakekatnya pemda dan DPRD mempunyai tanggung jawab sama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing untuk memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung kinerja pemerintah.
"Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tahun anggaran 2023 mendatang dan juga akan menjadi pedoman dasar bagi pemerintah dalam melakukan penyusunan nota keuangan dan rancangan APBD tahun 2023," terangnya.
Mantan anggota DPRD Halbar ini menambahkan, kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati hari ini telah memperhitungkan seluruh potensi pendapatan dan mengakomodir belanja-belanja yang bersifat prioritas, wajib dan mengikat.
"Serta dengan tetap memperhatikan arahan pemerintah seperti memberikan stimulus untuk mendukung reformasi birokrasi guna memulihkan ekonomi dan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah yang difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan kesehatan perlindungan sosial dan infrastruktur dalam mendukung mobilitas konektivitas dan produktivitas di daerah," paparnya.
"Untuk itu saya tegaskan khususnya kepada seluruh pimpinan OPD agar secara aktif mengikuti setiap pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah dengan banggar DPRD sehingga APBD tahun anggaran 2023 dapat kita selesaikan pembahasannya sesuai dengan apa yang telah kita targetkan bersama," pungkas James.**(di)
Tidak ada komentar