MOROTAI, KoranMalut.Co.Id - Badan Pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (BP-HIPPMAMORO) Provinsi Malut Iffandi Pina, menilai 29...
MOROTAI, KoranMalut.Co.Id - Badan Pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (BP-HIPPMAMORO) Provinsi Malut Iffandi Pina, menilai 29 DPRD Morotai tidak bisa di harapkan apalagi diandalkan. Sebab hampir sejumlah masalah urgent yang dikeluhkan masyarakat Morotai tidak pernah dibahas dengan tegas dan serius. DPRD malah justru mencederai aspirasi masyarakat Morotai. Misalnya, masalah Penembakan Hewan Ternak, Anggaran Bumdes, Masuknya IUP di Morotai, Abrasi, Sengketa Lahan Antara TNI AU dan Masyarakat, Penambangan Pasir di Tanjung Pinang bahkan Anggaran Insentif Covid-19. Mirisnya, DPRD hanya bersuara lantang ketika berkaitan dengan hak mereka yang dipangkas bahkan sampai setingkat mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Pusat.
Sikap menyesali dan menyangkan HIPPMAMORO secara organisatoris ini sekaligus menyoal atas tidak mengakomdirnya saran dari kami untuk diperdakan; Perda tentang Penguasaan Hak Atas Tanah, Hari Jadi Pemekaran Kabupaten Pulau Morotai, Penetapan Harga Ikan, Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak, Ketertiban Keamanan Masyarakat, Kendaraan Alternatif Bentor dll. Bahakan kami juga menyoal terkait rencana mau dilaporkan masalah Anggaran Insentif Covid-19 ke KPK dan Mabes Polri saat Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 19 Juni 2022 lalu. Namun memalukan sekali, masalah ini habis di wacana DPRD Morotai.
Padahal, rencana mau di laporkan ke KPK dan Mabes Polri terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam anggaran insentif Covid-19 tersebut, sempat menyita perhatian masyarakat Morotai. Bahwa publik sangat berharap agar bisa terwujud, untuk memberi solusi terhadap ketimpangan yang marak di Morotai saat ini. Tetapi sangat disayangkan diakhir cerita justru mengecewakan masyarakat. Dari sini dapat kita tahu, kalau DPRD kita ternyata 'ada maunya'. Apa maksudnya, tentu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa DPRD kita hari ini bukan lagi berpihak kepada rakyat, tetapi kepada uang dan pemerintah. Proyeksinya jelas; DPRD dan Pemda sama saja, sama-sama tarada harapan.**(red).
Tidak ada komentar