Amanah Upara; Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara "Catatan Wacana Perubahan Nomenklatur Nama Provinsi Malut" KoranMal...
"Catatan Wacana Perubahan Nomenklatur Nama Provinsi Malut"
KoranMalut.Co.Id - Akhir-akhir ini sebagian kalangan menginginkan agar nama Provinsi Maluku Utara diganti namanya, ada yang mengusulkan Maluku Kie Raha, Provinsi Halmahera, dll; dengan alasan bahwa menggunakan Provinsi Maluku Utara mirip dengan Provinsi Maluku akhirnya Maluku Utara kurang dikenal, kurang maju dan anggarannya kecil karena orang pusat menganggap bahwa Maluku Utara adalah bagian dari Provinsi Maluku (Ambon). Dari usulan tersebut memunculkan beragam pendapat dari masyarakat Maluku Utara termasuk wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara H. Ali Yasin Ali "Percuma Ganti Kapal Kalau Kaptennya Begitu-Begitu Saja", pendapat Wakil Gubernur Maluku Utara seakan-akan beliau mengatakan bahwa ada yang salah dengan kepemimpinan saat ini. Bisa jadi orang menilai bahwa wakil gubernur menilai diri sendiri tapi sebenarnya tidak wakil gubernur mengkritik keras kepemimpinan di Maluku Utara. Dari sekian pendapat tersebut kebanyakan menolak nama Provinsi Maluku Utara di ubah daripada menerimanya.
Persoalan Maluku Utara bukan terletak pada nama provinsinya, tapi terletak pada kepemimpinannya. Jika nama Provinsi Maluku Utara tidak dikenal di pusat bahkan dunia internasional tidak mungkin orang pusat menguasai Sumber Daya Alam (SDA) di Maluku Utara dan tidak mungkin para investor asing baik Amerika Serikat, Inggris, Australia, Cina, dll; berinvestasi di Indonesia kemudian mengeksplorasi SDA di Maluku Utara. Maluku Utara juga para penjajah seperti Portugis, Spanyol dan Belanda sudah mengenal ratusan tahun yang lalu melalui jalur rempah-rempah karena Maluku Utara kaya dengan SDA. Dengan demikian sebenarnya nama Maluku Utara atau Maluku Kue Raha tidak asing lagi bagi Indonesia dan dunia Internasional Maluku Utara sudah dikenal sebelum Indonesia merdeka.
Persoalan kita saat ini lemahnya kepemimpinan yang tidak memiliki kepekaan (kepedulian) untuk memajukan Maluku Utara. Selain itu, infrastruktur transportasi yang belum terjangkau antara wilayah dan kekurangan Sumber Daya Manusia produktif untuk mengelola kekayaan alam Maluku Utara. Hampir setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun para anggota DPRD dan para pejabat di Maluk Utara urusan ke Jakarta. Pertanyaan sampai di Jakarta mereka mengikuti kegiatan pemerintahan dengan serius tidak? Mereka membangun komunikasi dengan presiden tidak? Mereka melakukan lobi anggaran dengan Kementerian tidak? Mereka mengenalkan (promosi) daerah Maluku Utara tidak? Mereka membangun jaringan dengan para investor tidak? Mereka membangun komunikasi dengan para Menteri tidak? Jika kegiatan seperti ini para anggota DPRD dan para pejabat di Maluku Utara melaksanakannya pasti orang pusat dan masyarakat di Jawa mengenal Maluku Utara. Tapi jangan-jangan mereka hanya pesiar saja ke Jakarta? Jika mereka hanya pesiar saja berarti sampai di Jakarta tidur di Hotel, jalan-jalan di Monas, belanja dan santai-santai setelah itu balik ke Maluku Utara, maka wajar saja orang pusat tidak mengenal Maluku Utara. Akhirnya berdampak terhadap pembangunan di Maluku Utara yang tidak mengalami kemajuan yang berarti.
Dengan demikian, untuk memajukan Provinsi Maluku Utara butuh pemimpin yang memiliki kecerdasan, inovatif, kreatif, motivasi, produktif, komunikatif dan berintegritas, serta pemimpin yang baik jiwa dan ahlaknya seperti Gubernur DKI Jakarta Anis Rasid Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Walikota Surbaya Tri Rismaharini. Tipe pemimpin seperti ini pasti produktif, tidak sakit-sakitan, tidak pikun, tidak tuli dan tidak bermalas-malasan pasti ia memiliki inovasi, motivasi, ide, gagasan dan semangat yang besar untuk membangun Maluku Utara. Agar peradaban Maluku Utara negeri para Sultan yang kaya raya ini jauh lebih baik, lebih bermartabat, lebih sejahtera dan lebih maju dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.(**)
Tidak ada komentar