Ilustrasi TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Pemerintah daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut) alami krisi keuangan. Hal itu lantaran stok Kas K...
TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Pemerintah daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut) alami krisi keuangan. Hal itu lantaran stok Kas Keuangan Pemda Halut dikabarkan ludes. Sudah begitu Pemerintah Provinsi Maluku Utara tak kunjung merealisasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
Ludesnya keuangan di Kas Pemda Halut itu, membuat sejumlah pembiayaan program Pemda Halut harus terhenti. Tak hanya itu, bahkan aktifitas kedinasan juga mandet akibat dari ludesnya anggaran daerah. Kini Pemda Halut menaruh harapan ke sumber anggaran DBH Triwulan I, II, dan III Tahun 2021 dan DBH Triwulan I Tahun 2022 masih menunggu realisasi dari Pemrov Malut.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halut Mahmud Lasidji membenarkan bahwa saat ini, Pemda Halut menunggu realisasi anggaran DBH dari Pemrov Provinsi Malut. Ia juga membenarkan saat ini Kas keuangan Daerah suda kosong, sehingga belum bisa membayar Gaji ASN dan pembayaran TPP," Saat ini kami menunggu anggaran DBH dari Provinsi Malut, karena Kas keuangan daerah masih kosong," Ujar Lasidji Kamis (23/06/22).
Sementara Ketua Komisi III DPRD Halut Syahril Hi Rauf sangat menyayangkan sikap Pemrov Malut yang tak kunjung merealisasi hak Pemda Halut berupa anggaran DBH. Pemrov seharusnya lebih serius dalam mengatur anggaran DBH Pemda Halut, sebab anggaran DBH itu untuk pembiayaan kebutuhan Pemerintah kabupaten," Kami minta Pemrov Malut tidak menahan anggaran DBH dengan berlarut larut, sebab ada banyak Kebutuhan Daerah yang mendesak harus dibayar," akhirinya.(red/km)
Tidak ada komentar