TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), disinyalir berdampak pada devisit Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (AP...
TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), disinyalir berdampak pada devisit Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (APBD). Akibat dari Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak punya prestasi menggenjot PAD. Parahnya Bupati Halmahera Utara (Halut) Ir. Frans Manery lebih memilih memelihara para Kepala OPD Abal Abal.
Pasalnya anjloknya sektor PAD Halut bukan baru tahun ini, tetapi sudah hampir tujuh tahun beranggaran, PAD Halut sangat kecil. Hal itu disebabkan karena pajak disektor retribusi pasar, Hotel, Restoran, toko dan warung tidak mampu diminimalisir. Tak hanya itu, bahkan pajak mineral bukan logam saja masih terbilang rendah. Selain itu, pada sektor Parwisata juga sangat parah. Itu semua ketidakmampuan Kepala OPD dalam menata sektor pendapatan.
Ketua Komisi II DPRD Halut Samsul Bahri Umar membenarkan bahwa sektor PAD Halut dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan. Bahkan para OPD ini, tidak memiliki kemampuan untuk menakar sektor sektor yang bisa digenjot PAD," Bukan baru kali ini, kita membahas soal solusi dari anjloknya PAD, bahkan suda berulang ulang Komisi II DPRD menjajaki bagimana menggenjot PAD, namun para Kepala OPD ini terkesan cuek dan acuh atas persoalan PAD," Beber Samsul, Rabu (25/05).
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya sumber sumber untuk menggenjot PAD baik disektor Retribusi, Pajak mineral bukan logam, pasar, menjadi sumber untuk bisa menggenjot pendapatan daerah. Sebut saja lapak Pasar yang disediakan Pemda Halut mulai dari Galela Utara sampai Kao Malifut sangat banyak," Para Kepala OPD ini suda berulang ulang dievaluasi tetap saja hasilnya nihil, tentunya jika ingin Daerah ini memiliki PAD yang baik, Bupati harus menempatkan orang orang di Kepala OPD harus memiliki skil, dan rencana yang bisa menggenjot PAD," Jelasnya.
Samsul menambahkan, meski kondisi Birokrasi para Kepala OPD yang terlihat tidak memiliki kemampuan, namun Komisi II DPRD Halut tidak akan menyerah," Kami akan ke Pemkot Ternate untuk konsultasi atas kebijakan Pemkot ternate disektor PAD, hal ini untuk menerapkan konsep Pemkot Ternate di Pemda Halut," Akhirinya.**(red/tim)
Tidak ada komentar