HALBAR, KoranMalut.Co.Id - Mewakili Bupati James Uang, Assisten I (satu) Setda Halmahera Barat, Martinus Djawa membuka Musawarah Rencana Pe...
HALBAR, KoranMalut.Co.Id - Mewakili Bupati James Uang, Assisten I (satu) Setda Halmahera Barat, Martinus Djawa membuka Musawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Jailolo Selatan dan Jailolo Timur.
Musrenbang dua Kecamatan yang berlangsung di kantor kecamatan Jailolo Timur, Rabu (09/02) itu, dihadiri oleh OPD tekhnis Pemda Halbar, Kades-kades di dua kecamatan, serta camat Jailolo selatan dan sekretaris camat Jailolo Timur.
Sambutan Bupati disampaikan Ass I, bahwa Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan ini merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2023.
"Murenbang tentunya dilakukan secara berjenjang, sinergi serta mengakomodir berbagai masukan yang konstrutif dari berbagai pihak dalam rangka mewujudkan masyarakat Halbar aman, adil, dan sejahtera,” ucap Martinus.
”Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan pada hari ini juga merupakan tahapan dari proses menuju Musrenbang tingkat kabupaten yang telah dimulai dari Musrenbang desa,” sambung dia.
Lanjut Martinus, Musrenbang yang di laksanakan hari ini, merupakan simpul akumulasi dari kegiatan perencanaan yang telah dilaksanakan di tingkat desa yang akan disinkronisasikan dengan perencanaan SKPD Kabupaten Halbar, serta berbagai aspirasi dari masyarakat yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rencana kerja pada pembangunan daerah Kabupaten Halbar tahun 2023.
"Pelaksanaan musrenbang kecamaatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan ke Bupati untuk menyusun RKPD, sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan yang memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari ABPD Kabupaten, Provinsi maupun ABPN,” tutur mantan kadis Perindag Halbar ini.
Disamping itu, melalui Ass I, Bupati berharap pelaksanaan Musrenbang kecamatan ini menjadi 4 (empat) media interaktif bagi stakeholder untuk menetapkan program dan kegiatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program, kegiatan tahun anggaran berikutnya.
”Kami pemda) harapkan agar setiap program dan kegiatan yang diusulkan dan dibahas tetap memperhatikan kedudukan Kabupaten Halbar sebagai bagian integral dari wilyah provinsi Malut dan negara kesatuan republik Indonesia,” harapnya.**(di).
Tidak ada komentar