Julkifli Samania: Ketua Forum Analisis Publik Pulau Morotai KoranMalut.Co.Id - Ada konvoi anak muda mengelilingi medsos menebar seruan, ad...
Julkifli Samania: Ketua Forum Analisis Publik Pulau Morotai
KoranMalut.Co.Id - Ada konvoi anak muda mengelilingi medsos menebar seruan, ada sejumlah fatwa di kelompok elit menyuruh mendawai, ada lumpur kepentingan berkali-kali namun tak terbaca, ada relawan dengan mimik gembira turun ke medan menggondol Peluang.
Di layar Politik local (Pilkades) seolah telah di resmikan sebagai ajang transaksional individual, keberlangsungan itu bukan atas dasar upaya yang semata demi kepentingan Masyarakat, namun atas kalkulasi jangka pendek antara pencalon dan pendukung, dengan wajah standar yakin untuk menang akhirnya kepentingan bertemu kepentingan, dan keinginan bersua kebutuhan.
Persekutuan yang telah menitipberatkan pada urusan personal yang saling menyogok Kepentingan inilah, membuat Politik Pilkades menjadi sekenario kegiatan segelintir orang. Demokrasi tidak lagi tumbuh sehat dalam membudidayakan masyarakat, dan urusan kesibukan mengurus rakyat sebagaimana yang di dalilkan dalam konstitusi itu hanya tampil dalam upaya mempertahankan kursi.
Pemilukades telah banyak catatan sejarah di negri ini, bahwa rakyat sebagai Pemilik kedaulatan dan pencalon sebagai pengemis suara rakyat pada waktu Pemilu, tidak lagi diakui, faktor inilah yang membuat Prinsip keadilan dan kesehjataran seolah hilang dan telah di rampas. dan tentu terhadap kehidupan demokrasi ini sangatlah berbahaya kebiasaan mengabaikan janji di butuhkan adanya kurikulum yang kuat sebagai penjaga moral bagi segenap kepentingan Masyarakat.
Tentu dari uraian diatas kita perlu memerlukan adanya kurikulum yang mengajarkan tanggung jawab merawat keutamaan bersama, sebagai Konsep (bermasyarakat yang adil) bahwa tidak ada dalil lain kecuali kedaulatan berada di tangan rakyat. dan misi pilkades mengorientasikan keberlangsungan kemakmuran desa bukan demi keuntungan golongan semata.
Hal semacam inilah yang harusnya di pikirkan oleh masyarakat di era demokrasi modern ini, kuatnya sandiwara yang terus menggerogoti hak rakyat sehingga upaya perbaikan tidak lagi di jadikan misi utama, para cakades memburu dan meluaskan jaringan sebagai contoh Si A mendukung si B dengan tujuan politik di masa depan, akhirnya urusan rakyat tidak lagi menjadi misi utama, rakyat hanya jadikan judul pilkades namun isinya di mainkan oleh segelintir yang berkepentingan demi merauk kemenangan.
Fakta begini tentu tak asing lagi historia sejarah pilkades telah menceritakan banyak kekusutan dan hal semacam inilah yang terus menjadi PR buat kita semua, padahal kita tentu memerlukan konsep dan isi dari pilkades tak hanya jadikan agunan namun juga ada syarat lain yang mampu di patuhi oleh para cakades, bahwa orientasi pemilu di level desa tidak lain demi menjamin adanya keadilan dan terciptanya kemakmuran yang terus berkesinambungan, demi itu agar rakyat tidak saja di jadikan sebagai instrumental pemilu belaka namun di hargai sebagai tuannya demokrasi yang mesti di rawat dan di lindungi.**(red).
Tidak ada komentar