TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) telah mene...
TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) telah menemui Kementerian ESDM menyampaikan rekomendasi sejumlah perusahaan yang telah mengantongi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) namun tak kunjung melaksanakan melaksanakan operasi di wilayah Halmahera Utara.
Ketua DPRD Halut Janlis G. Kitong menyebutkan bahwa pada prinsipnya DPRD meminta apa yang diberikan rekomendasi untuk diseriusi, dan Menteri telah mempercayakan kepada pihaknya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan itu. "Kami ketemu dengan menteri ESDM pada Minggu 24 Oktober 2021 sekitar Pkl 05.00 Wib, jadi kemudian memberikan kepercayaan kepada orang kementerian untuk melihat rekomendasi yang telah kami serahkan, selanjutnya kita akan bertemu lagi untuk melihat teknisnya. Begitupun saat didatangi kami ditanyakan ijinnya seperti apa dan kami kami menyampaikan sesuai dengan apa yang terjadi di Halut," jelasnya kepada sejumlah wartawan di kantornya, Selasa (26/10).
Dikatakannya, bahwa DPRD akan terus berupaya dimana dalam situasi Covid ini Halut mengalami defisit sehingga perlu diperhatikan terkait dengan peningkatan PAD. "Negeri wajib memberikan apresiasi wakil Bupati atas komunikasi yang dibangun begitupan kepada Bupati yang melihat hal ini secara serius," ucapnya.
DPRD sendiri rencananya juga akan mengkomunikasikan dengan pihak Kementerian terkait dan DPR RI guna membicatakan hal-hal lain tidak hanya kaitan pertambangan tetapi juga berkaitan dengan pertanian dan kelautan. "Kami nantinya tidak membicarakan soal tambang tetapi juga soal pertanian dan kelautan. Intinya langkah yang kami lakukan untuk peningkatan PAD," jelasnya.**(gf).
Tidak ada komentar