TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Empat lembaga adat di wilayah lingkar tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) Pagu, Boeng, Towiliko, dan Modole,...
TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Empat lembaga adat di wilayah lingkar tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) Pagu, Boeng, Towiliko, dan Modole, mendukung tambang rakyat PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Dukungan itu, berkat pengaruh Ketua DPRD Halut Janlis Kitong menjelaskan pentingnya mendukung langka NHM membuka tambang rakyat. Sebagai upaya kesejahtraan masyarakat.
Pasalnya Pernyataan kompak setuju empat suku masing-masing perwakilan lembaga adat saat pertemuan dengan sejumlah legislator, di ruang rapat kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Itu berkat skil Janlis dalam memberikan pemaparan akan pentingnya kesejahteraan masyarakat saat langka PT NHM dibawah kendali Haji Romo Nitiyudo Wajcho membuka tambang rakyat, untuk kepentingan kesejatraan masyarakat.
Pertemuan itu, dipandu lansung Ketua DPRD Halut Janlis G. Kitong, diperkuat oleh Wakil Ketua I DPRD Asrul Hi Suaibun, Wakil Ketua II DPRD Inggrid Paparang, dan perwakilan anggota komisi DPRD. Kemudian, perwakilan Sangaji Boeng Dominggu Isak Bitjara, perwakilan Sangaji Towiliko Faren, perwakilan Sangaji Modole Santo Hayati, dan perwakilan sangaji Pagu Ngetek. Pertemuan itu juga diikuti pengurus lembaga adat empat suku sebanyak 40 orang,"Pertemuan ini kita menjelaskan pentingnya Empat suku mendukung langka Hi Romo Nitiyudo Wajcho untuk membuka tambang rakyat, sebab itu untuk kepentingan kesejatraan masyarakat, tetapi syukur empat suku sudah mendukung, niat baik PT NHM membuka tambang rakyat,” kata Janlis, Selasa (12/10)
Perwakilan Sangaji Boeng Dominggu Isak Bitjara mengatakan sebelum pertemuan ini, dia dan perwakilan lembaga adat lainnya sudah bertemu dengan Pemkab Halut pada akhir Agustus lalu. Bahkan sudah bertemu dengan Ketua DPRD Halut, setelah mendengar penjelasan Ketua DPRD, dirinya bersama beberapa ketua suku mendukung langka PT NHM membuka tambang rakyat, jika itu diperuntukan untuk kepentingan kesejatraan rakyat, “Kami dari empat suku hanya meminta, tambang rakyat diatur dengan baik, sehingga tidak terjadi konflik di wilayah lingkar tambang. Kami harap manfaat dari tambang rakyat dapat dirasakan oleh masyarakat lingkar tambang,” ujarnya.
Terkait dengan aspek keamanan, lanjut Isak, mereka (lembaga adat) berharap peran dari wakil rakyat dan pemerintah dapat diikut sertakan agar proses berjalannya tambang rakyat dapat berjalan dengan baik. “tikad baik dari Direktur PT NHM Hi Romo Nitiyudo Wajcho, sehingga kami meminta DPRD Halut agar dapat mengontrol jalannya tambang rakyat, sehingga bermanfaat bagi masyarakat lingkar tambang,” ungkapnya.
Sementara Ngetek mengatakan bahwa dirinya berharap berjalannya kegiatan penambangan hal hal teknis harus diperhatikan, " perlu diperhatikan adanya poin-poin atau hal-hal teknis pada pertambangan. Mulai dari izin, wadah pertambangan, pendamping, sampai fungsi kontrol. Dengan demikian kami minta pandangan dari wakil rakyat yang memiliki fungsi kontrol terhadap kegiatan tambang rakyat di PT Indotan,” sambung Ngetek,
Sementara perwakilan sangaji Towiliko Faren. Menuturkan bahwa kegiatan yang dilakukan PT NHM dengan membuka tambang rakyat, diharapkan terkait dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan di wilayah masyarakat lingkar tambang menjadi perhatian, sehingga perlu adanya keseriusan dari wakil rakyat, seperti apa yang dilakukan ketua DPRD Halut agar ada dampak positif untuk masyarakat.“Berkat Ketua DPRD maka adanya rapat ini, dengam melibatkan empat suku untuk kita bicarakan regulasi. Siapa yang bertanggung jawab untuk menghindari dampak negatif. Karena itu kami minta perhatian penuh dengan kajian khusus, sehingga dibuat satu SOP (standar operasional prosedur) bagi para penambang,” tekannya.**(red).
Tidak ada komentar