JAKARTA, KoranMalut.Co.Id - Srikandi Maluku Utara, Alien Mus anggota DPR-RI Komisi IV yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Uta...
JAKARTA, KoranMalut.Co.Id - Srikandi Maluku Utara, Alien Mus anggota DPR-RI Komisi IV yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian RI. Dalam rapat tersebut, srikandi Malut "mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI yang melakukan Gerakan Menanam Kelapa di Indonesia terutama Kelapa Dalam". Karena dari sisi sejara Kelapa (Kopra) Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat dan NTT memiliki sumbangsih terbesar dalam kemerdekaan RI, terutama Kesultanan Ternate.
Ketua Partai Golkar Malut tersebut juga mengkritisi penyerapan anggaran Kementerian Pertanian RI, yang belum mencapai target. Oleh karena itu, anggota DPR-RI asal Malut tersebut menyarankan agar perlu dievaluasi kembali penyerapan anggaran, jika tidak bisa tercapai sesuai target perlu ada pembicaraan internal untuk relokasi anggaran tersebut pada kegiatan yang bisa tercapai, pada masa akhir penggunaan tahun anggaran 30 Desember 2021.
Dalam rapat tersebut juga disinggung tentang produk pisang, kelapa dan nanas oleh Dirjen Kementerian Pertanian, oleh karena itu Ketua DPD Partai Golkar Malut tersebut menyarankan agar Kementerian Pertanian yang di pimpin oleh Syahril Yasin Limpo harus fokus pada suatu produk, agar menjadi produk andalan dari bangsa Indonesia. Terkait dengan Kedelai harus menjadi acuan Dirjen Tanaman Pangan, target kedelai 4000 hektar perlu disampaikan hasilnya berapa dan bibit yang dikeluarkan berapa? Impor daging kerbau sering memunculkan masalah, oleh karena itu diusulkan agar Raker kedepan perlu diundang Kementerian Perdagangan dan Komisi VI untuk melakukan rapat bersama agar mendapatkan solusi dalam impor daging Kerbau.
Anggota DPR-RI asal Malut tersebut juga mengkritisi Dirjen PSP (Pupuk), "karena hampir saja Pimpinan (Ketua) Komisi IV menandatangani sesuatu yang belum ada kejelasan tentang kurang bayar dan harga yang disampaikan oleh PIHC". Diharapkan agar Komisi IV diberikan informasi permintaan dan penyerapan pupuk, berapa kebutuhan, berapa yang disalurkan, berapa yang wajib bayar, berapa yang kurang bayar dan berapa yang sudah terbayarkan, sehingga tidak ada lagi simpang siur informasi. Selain itu, karena Dirjen PSP merangkap dua kaki (dua jabatan) yakni Dirjen PSP dan Perkebunan maka tolong merilis perkebunan-perkebunan apa saja, ada dimana dan layaknya dimana?.**(red)
Tidak ada komentar