TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Hingga kini, tapal batas antara 6 Desa Di kecamatan Kao Teluk masih menjadi persoalan. Terkait dengan hal tersebu...
TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Hingga kini, tapal batas antara 6 Desa Di kecamatan Kao Teluk masih menjadi persoalan. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan berupaya secepatnya menyelesaikan masalah tapal batas tersebut.
Demikian disampaikan Bupati Halmahera Utara melalui Penjabat Sekertaris Daerah Drs E.J Papilaya MTP saat menggelar audiensi dengan perwakilan warga dari 6 Desa Kecamatan Kao Teluk terkait tapal batas antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Halmahera Barat.
Rapat yang di gelar tersebut untuk mendengarkan serta mencari Solusi guna mencapai kesepakatan terkait tapal batas 6 Desa di kao teluk yang sampai dengan saat ini masih menjadi persoalan.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Fredy Tjandua lantai 2 kantor Bupati Halut dipimpin lansung oleh Pj. Sekda Kab.Halut Drs. E. J. Papilaya,MTP, didampingi Kabag Kesbangpol F.Nelson Sahetapy, Kepala Dinas PMD Drs. Wenas Rompis, Kabag Hukum Hairudin Dodo , Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan E. Londingkene, Kasatpol PP M.Kacoa, Camat Kao Teluk Yamin Hasan, serta turut hadir keterwakilan Anggota DPRD komisi I Kab Halut Yusri Bailussy dan Budianto Gawasala.
Pada kesempatan itu Pj Sekda Halut Drs E.J Papilaya, MTP meminta kepada utusan masyarakat 6 Desa untuk memberikan penjelasan terkait dengan persoalan dan permasalahan tapal batas di masing-masing desa.
Dimana disampaikan oleh salah satu keterwakilan Masyarakat 6 Desa yakni aswan Musa mengatakan, permasalahan yang terjadi di perbatasan Kao Teluk sangat memprihatinkan, mengingat hingga saat ini belum ada kejelasan terkait sengketa kordinat tapal batas wilayah 6 Desa antara kabupaten Halut Dan Halbar maka dari itu dirinya dengan tegas meminta Pemda dan DPRD agar segera turun ke lokasi untuk memastikan persoalan tersebut.
Sementara itu, Pj Sekda Halut Drs E.J Papilaya, MTP mengatakan, Pemerintah Daerah sangat serius menanggapi terkait sengketa permasalahan wilayah perbatasan antara Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat.
" Pemda akan konsen terkait penyelesaian permasalahan tersebut, dan tentunya apa yang di sampaikan hari ini kami akan bicarakan dengan bupati untuk langkah selanjutnya karena ini menyangkut kepentingan orang banyak dan tentu menjamin rasa aman bagi warga dalam menjalankan aktivitasnya", kata sekda.
Sekda juga mengatakan yang menjadi pokok dalam pertemuan hari ini akan di sampaikan secepatnya kepada Bupati dan akan segera di tindak lanjuti yang nantinya akan dijadwalkan untuk kunjungan langsung Pemda Halut bersama dengan anggota DPRD Kab.Halut ke lokasi 6 Desa tersebut.**(gf)
Tidak ada komentar