TERNATE, KoranMalut.Co.Id - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar kegiatan...
TERNATE, KoranMalut.Co.Id - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar kegiatan Reformasi Birokrasi dan Unit Pemberantasan Pungli Dan Gratifikasi dengan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.Senin (23/08/2021).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Malut ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), M. Adnan, serta diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond,J.H.T, Kepala Divisi Keimigrasian, Filianto Akbar dengan Narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan,Ahmad Zainul Milal dan peserta kegiatan berasal dari para Pokja Kanwil Kumham Malut serta UPT Se-KotaTernate dan diluar Kota Ternate mengikuti secara virtual melalui zoom meeting,
Mengawali Sambutannya, M. Adnan mengatakan bahwa Reformasi birokrasi merupakan agenda penting yang harus dapat dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga secara berkelanjutan, termasuk pada masa pandemi Covid-19 saat ini.
M. Adnan juga menyampaikan bahwa Reformasi birokrasi yang di dalamnya juga menyangkut reformasi struktural bermuara pada upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan integritas institusi dan kualitas pelayanan publik.
“Agenda reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara inovatif dilandasi komitmen tinggi dari pimpinan dan jajaran di seluruh kementerian/lembaga, termasuk pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di Maluku Utara, pada gilirannya dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa,” Ucapnya.
Beliau juga mengatakan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara serta UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan di Maluku Utara terus berkomitmen dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai miniatur agenda Reformasi Birokrasi.
“Saya ingatkan kepada seluruh pimpinan dan jajaran UPT agar dapat melaksanakan seluruh instrumen penilaian reformasi birokrasi yang di dalamnya terdapat komponen pengungkit dan komponen hasil. Ciptakan inovasi pada semua lini terutama pada pelayanan masyarakat. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus disertai laporan dan dokumentasi yang benar dan disampaikan tepat waktu. Lakukan survei terhadap pegawai, stakeholder dan masyarakat secara berkala sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan secara berkelanjutan,” Tambahnya.**(aves)
Tidak ada komentar