Amanah Upara : Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara & Staf Ahli DPR.RI. KoranMalut.Co.Id - Pemerintah yang kuat adalah pemeri...
KoranMalut.Co.Id - Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mendapatkan legitimasi dan dukungan dari masyarakat luas. Bukan pemerintahan yang didukung oleh militer, karena bisa jadi akan melahirkan pemerintahan yang otoriter dan represif terhadap masyarakat sipil. Bukan pula pemerintahan yang didukung oleh para pencari rente (pengusaha dan politisi pragmatis) karena akan melahirkan pemerintahan yang oligarki yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Pemerintah yang kuat bukan pula pemerintahan yang absolut (kekuasaan yang tidak terbatas), seperti raja atau ratu yang menghilangkan semua alternatif pilihan dalam masyarakat.
Agar melahirkan pemerintahan yang kuat pada negara yang demokratis, maka presiden dan kepala daerah terpilih perlu melakukan beberapa hal, yakni: 1) membuka dialog dengan para oposisi sebagai media kontrol sosial, untuk menciptakan keseimbangan politik. Pasca Pilpres dan Pilkada semua kandidat dan tim sukses perlu menciptakan suasana yang cair, tidak ada lagi tim A atau tim B dan tidak ada lagi kalah atau menang, yang ada kita semua adalah anak-anak bangsa yang harus bersatu untuk membangun negara atau daerah. Presiden terpilih dan kepala daerah terpilih harus merangkul rival politik dan timnya serta seluruh masyarakat untuk sama-sama membangun bangsa dan daerah. Jika bisa dirangkul oposisi maka pemerintahannya akan kuat (stabil) namun sebaliknya jika tidak bisa dirangkul oposisi akan melemahkan pemerintahan tersebut. Akibatnya muncul demonstrasi dan penolakan dari oposisi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
2) Partai yang berkuasa perlu membangun komunikasi politik yang baik dengan partai oposisi, hal ini akan membentuk kondisi perpolitikan yang sehat. 3) Pemerintah yang kuat harus mampu mengakumulasi semua potensi yang terdapat di negara atau daerahnya. Untuk dapat mengakumulasi semua potensi daerah maka harus disinergikan dengan visi-misi presiden dan kepala daerah terpilih jika tidak akan melahirkan pemerintah yang lemah (abnormal) 4) Pemerintahan yang kuat jika mendapatkan kepercayaan (trust) dari semua pihak. Jika tidak mendapatkan kepercayaan maka akan berdampak negatif terhadap kinerja presiden dan kepala daerah. 5) Pemerintah yang kuat jika kabinet atau struktur pemerintahannya di isi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkinerja tinggi serta dapat menterjemahkan visi-misi presiden dan kepala daerah pada kementerian atau instansi (SKPD) yang ditempatkan (ditugaskan).
Agar terselenggaranya pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih (good governance end clan governance) maka presiden dan kepala daerah terpilih harus menciptakan pemerintah yang kuat, jika tidak visi-misi dan kinerja kepala daerah sulit untuk direalisasikan karena mendapatkan tantangan dan kritik dari oposisi. Adanya oposisi pada sebuah negara demokrasi seperti Indonesia penting karena akan menjadi penyeimbang pemerintah, tapi jika tidak dibangun komunikasi politik yang baik maka akan merugikan (mengganggu) kebijakan pemerintah. Kegagalan dalam menciptakan pemerintahan yang kuat dan tidak terealisasinya visi-misi sebagai calon presiden dan kepala daerah petahana akan berpengaruh negatif terhadap keterpilihannya pada Pilpres dan Pilkada lima tahun mendatang. Hal ini karena di era demokrasi dan digital saat ini rekam jejak dan visi-misinya seorang pemimpin tersimpan rapi dalam gadget dan memori masyarakat. Oleh karena itu setiap hari, minggu, bulan dan bahkan setiap tahun masyarakat akan menagih janji politik presiden dan kepala daerah melalui media sosial bahkan melalui demonstrasi.**(red)
Tidak ada komentar