TERNATE, KoranMalut.Co.Id - Ketua Komisi II DPRD kota Ternate Mubin A. Wahid mempertanyakan stegmen walikota Ternate H. Burhan Abdurahman m...
TERNATE, KoranMalut.Co.Id - Ketua Komisi II DPRD kota Ternate Mubin A. Wahid mempertanyakan stegmen walikota Ternate H. Burhan Abdurahman menyangkut dengan Multiyears bukan hutang tapi program berkelanjutan yang dibayarkan secara bertahap mulai dari tahun 2019, 2020 hingga 2021.
Dirinya menyampaikan bahwa multyears itu program kesepakatan antara Pemkot dengan DPRD. Kesepakatan itu ada item-item pekerjaan dan juga pembayaran.
Lanjut dia Kesepakatan Pembayaran Multiyears itu dibayarkan bertahap, yakin tahun 2019 dibayar berapa, 2020 hinga 2021 dibayar berapa banyak.
karana pemerintah kota tidak konsisten maka penumpukkanya ada di tahun 2021 yang seharusnya tahun 2021 itu pembayarannya tinggal Rp 45 Milyar, namun tahun 2021 terjadi penumpukan pembayaran sebesar Rp 81 milyar" tegasnya.
"Jadi setiap tahunya ada penunggakan pembayaran Multiyears yang dilakukan oleh Pemkot Ternate. Namun DPRD suda mengingatkan Jauh-jauh hari pada Pemkot jangan sampai ada penumpukan pembayaran," jelas Mubin saat dikonfirmasi, Rabu (6/01) di kantor DPRD kota Ternate.
Kemudian dirinya menanyakan pada walikota Ternate, jika suatu program kerja suda selesai dilakukan namun tidak dibayar itu namanya apa. "Saya mau tanya, kalau kerja suda selesai namun tidak dibayar tepat waktu itu namanya apa, kalau bukan Utang," singgung Mubin, pada walikota.
Lanjutnya dia, DPRD melihat bahwa pendapatan kita tidak mencapai target, baik itu transfer maupun pendapatan daerah akibat dari dampak covid-19. kami juga suda pernah mengikhtiarkan pada walikota H. Burhan Abdurahman agar supaya program yang disepakati perlu ditinjau kembali, karena kemapuan keuangan kita tidak akan mampuh.
Oleh karena itu, kita meminta untuk duduk sama-sama, misalkan belum dikerjakan proyek multiyears segmen selatan maka kita stop dulu, progresnya kita hitung dan sisanya jangan dulu dilaksanakan, namun Pemkot ngotot membuat proyek tersebut.
"Kalau pemerintah mau melanjutkan itu maka program lain jangan dulu dilaksanakan, sehingga adanya keseimbangan antara belanja dan pendapatan," tandasnya.
Tapi Mubin bilang Pemkot nafsunya tinggi tapi kemampuan APBD tidak ada. Kemudian dalam kondisi seperti itu, DPRD meminta Pemkot dalam hal ini, walikota yang belum dilaksanakan tolong diberhentikan dulu, sehingga kita mampu menyesuaikan pendapatan-pendapatan yang tidak mencapai target tersebut.**(red/fian)
Tidak ada komentar