TERNATE. KoranMalut.Co.Id - Pangeran Kesultanan Hidayat Mudaffar Syah, menangapi masalah konflik sengketa adat sangaji Pagu di wilayah ja...
Menurut Pangeran kesultanan, Hidayat Mudaffar Syah, "Ini peristiwa yang langkah dimana pada sata dotu saya sultan Hi muhammad usman syah itu pernah empat Sangaji ini datang dan dikukuhkan, ini terulang lagi sekiat 100 tahun ini sangat menarik dan langka alhamdulillah terwujud kembali kesatuan masyarakat Kao dmn masyarakat kao empat sangaji ini di kukuhkan empat sangaji ini merupakan satu kesatuan koloktif Kolegial sebagi wakil sultan di jajirah Kao, yaitu Pagu, Modole Kao dan Boeng". Jumat, (03/07/20).
Makanya Friksi Friksi yang terjadi disana ini yang justru jadi pertanyaan kita, Ada Sangaji yang di lantik oleh orang-orang yang tidak berwenang disitu, Katanya jikomakolano yang lantik gitu, saya tanya jikomakolano itu asal darimana, itu bahasa ternate saya menyangkan juga dan mengajak mereka berfikir, Bilamana ada yang mengatakan bahawa wilayah Kao buka wilayah kesultanan ternate Kesatuan Negara Republik Indonesia, maka orang itu belajarlah sejarah, belajar fakta sejarah dan hukum indonesia sehingga paham, tegas Firman
Firman Mudafar Syah, Mengatakan, Sejak 800 tahun kerajaan ini berdiri denga wilayah-wilayah yang suda dimiliki kerajaan kesultan Ternate sebagian pecah dari belanda banggai di lepas, sanger dilepas , Seram dilepas terus juga Balamomondo di lepas sulawesi di lepas yakni Goa, NTB, NTT Timur-Timur, Kami pertahankan di di jajira to Moloku Kieraha khususnya di maluku utara itu yang kita tidak pernah mengalah belanda untuk memecah belah. Ungkapnya
Ini satu fungsi dari pada Sangaji, sesuai dengan aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karena itu lembaga adat berfungsi mengayomi, membina Dan menciptakan keharmonisan tersendiri khususnya di wilayah Kao, itulah fungsi lembaga Adat itu Sendiri, di atas itu ada lembaga adat tertinggi yakni adat kesultanan ternate, ini yang tidak boleh di pungkiri bahwa Negara ada kesultanan ternate sampai sekarang masi ada, aparaturnya masi ada wilayahnya masi ada rakyat masi ada, ini yang harus di pahami oleh pihak pihak
Harapannya Firman, Sesuai dengan mereka punya kedudukan sangaji sebagai pengatur wilayah itu harus menciptakan membina terkait dengan masyarakatnya itu sendiri termasuk dlm hal pemenuhan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, diharapkan semoga para sangaji itu kompak saling berbagi rasa dan menghormati satu sama lain, kalau ada apa-apa konsultasi ke keraton kesultanan biar kita pecahkan bersama. Imbuhnya
Pihak yang berseteru dengan pagu itu mengaku di mendapatkan SK, yang dikeluarkan oleh jikomakolano itu di pertanyakan dia pake jiko makolano itu dari mana jadi mengeluarkan SK itu kesultan, jadi pemerintah tidak boleh mengeluarkan SK lembaga adat. tegasnya
Apa relevansinya pengadilan umun menyidangakan kasus perebutan jabatan di lembaga adat, sementara lembaga adat bukan resmi lembaga publik pemerintah iya kan, perseteruan jababatan itu selalu dilaksanakan atau di lakukan oleh PTUN, iyakn, Makanya kami akan naik banding dan konsultasi proses hukum di pihak-pihak tertentu apa di benarakan memutuskan sengketa jabatan itu, Kalau ada sengketa bupati A Bupati B itu bisa di selesaikan pengadilan tata usaha negara itu benar adanaya, ini jabatan Adat gitu, Kalaupun bisa makan resmikan lebaga adat sebagai salah satu lembaga pemerintahan, ini justru kita pertanyakan kok pengadilan memutuskan sengketa Adat itu, kok bisa, jelas Dia
Semua pihak, ya sebenarnya dalam perseteruan ini om dan anak kn antara Afrida dan Simon Toloa harus islah tidak guna konflik apa di perebutkan di sana, gak ada apa apa disana, mala menciptakan kejatuhan masyarakat, seharusnya lembaga adat membina mengayomi keharmonisan masyarakat, mala menjadi sumber konflik inilah tidak di benarkan kesultanan ternate, satu tugas kesultanan ternate menjaga ketertiban bersama sama dengan aparatur Negara. Tutupnya.**(red/km).