TOBELO. KoranMalut.Co.Id - Puluhan Mahasisa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) berunjuk rasa menuntut tran...
Pasalnya terkait unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat Popilo itu, lansung ditanggapi keras oleh Kades Popilo Anwar Jana. Anwar menyebutkan aksi unjuk rasa tersebut tidak mendasar jika tuntutannya hanya transparansi DD dan ADD.
Aksi unjuk rasa tersebut tepatnya di depan kantor Desa Popilo dengan menggunakan satu unit mobil pic up dan dilengkapi soun sistem, satu spanduk bertulisan,“Aliansi Masyarakat Popilo Menggugat Transparansi, Keterbukaan, dan Kinerja Pemerintah Desa,"Stop tipu tipu,” Kamis (28/05).
Kordinator Lapangan (Korlap) Ajhustal Hi. Abang dalam orasinya mengatakan pihaknya hadir menuntut kepada unsur Pemdes Popilo untuk kembali melihat efektifitas penggunaan DD dan ADD sesuai semangat Undang Undang (UU),“Kami minta harus ada kejelasan penggunaan anggaran DD dan ADD selama bebberapa tahun berjalan,” Teriak Ajhustal dalam orasinya.
Ajhustal menambahkan, pihaknya juga meminta keterbukaan penganggaran mengenai pembangunan lapangan yang sampai saat ini belum di selesaikan, serta keterbukaan anggaran BUMDES yang di anggap bermasalah,“Pemdes harus terbuka, mengenai anggaran pembangunan lapangan dan anggaran BUMDES,” Tegas Sekretaris HMI Cabang Kota Ternate itu.
Lanjut Ajhustal pihaknya juga menuntut mengevaluasi kinerja BPD Popilo yangg di anggap gagal menjalankan tugas,“BPD kerja tidak becus, pemdes Popilo harus terbuka manajemen pengganggaran Covid-19," ujarnya.
Sementara Kades Popilo Anwar Djana ketika di temui wartawan di Kantor Desa mengatakan aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Popilo soal transparansi. Sebelumnya mahasiswa dan pihak pemdes telah melakukan pertemuan, dan sudah sepakati 5 poin dalam pertemuan tersebut,“Padahal kami dengan mahasiswa sudah sepakati 5 poin dalam pertemuan sebelumnya. Tetapi hari ini tiba-tiba ada gerakan unjuk rasa,” Kata Anwar.
Anwar menambahkan, mengenai tuntutan Aliansi Masyarakat Popilo hari ini tidak mendasar, bagaimana tidak, setiap kali anggaran cair, selalu di lakukan pertemuan dengan masyarakat,“Setiap anggran cair, kita lakukan pertemuan di Kantor Desa, selesai kita umumkan di Mesjid. Terus dari sisi mana di tuduhkan tidak transparan mengenai DD dan ADD,” Sesalnya.
Anwar menyebutkan setiap tahapan pihaknya selalu membuat baliho APBDes, dan bahkan Musrembang selalu di laksanakan. Untuk dana BUMDES kata Anwar dana sebesar Rp. 60 Juta itu, dirinya berkebijakan untuk melakukan pinjaman sebesar Rp. 20 Juta. Untuk membangun pagar,“Dana BUMDES tidak bermasalah, hanya saja saya lakukan pinjaman untuk membangun pagar, cuman sebagian masyarakat tidak setuju, sehingga uang sebesar Rp. 20 juta, digunakan untuk keperluan kantor desa,” Akunya.
Sedangkan dana Covid-19 yang di anggarkan sebesar Rp.100 juta sudah terpakai habis, mulai dari membeli Sembako untuk masyarakat, membeli alat penyemprotan Disenfektan dan lainya,“Anggaran Covid-19 sudah terpakai habis, tetapi semua itu masih hutang, menunggu pencairan tahap II, lalu di lakukan pembayaran, aksi ini tidak benar,” Tutupnya.**(red/km))