TERNATE. KoranMalut.Co.Id - Masyarakat Maluku Utara sore tadi, dikagetkan dengan satu orang pasien yang berstatus PDP (pasien dalam pengaw...
Kekagetan warga bermula pada viralnya video penjemputan tim medis RSUD dr. H. Chasan Boesoire terhadap pasien yang diduga terpapar virus corona di dermaga Residen Kota Ternate.
Video itu, beredar dan merebak ke pengguna media sosial, Whatshap Group, Facebook dan akun media sosial lainya dengan caption, pasien sudah terjangkiti virus corona, membuat warga hampir-hampir sesak dadanya dan mengundang kepanikan publik.
Padahal, setelah di kroscek lebih jauh ternyata pasien itu masih sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) yang akan lebih lanjut ditanggani oleh dokter untuk mencari pembuktian apakah pasien positif virus corona. Jadi pasien tersebut belum bisa divonis terjangkit Covid-19.
Menanggapi kesimpang siuran informasi dari netizen, salah seorang alumni ilmu komunikasi universitas muhammadiyah Maluku Utara yang saat ini mendalami ilmu komunikasinya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Faizal Ikbal Mengungkapkan bahwa pengguna media sosial harus lebih cerdik dan cermat menentukan sumber berita yang merayap di media sosial tentang Virus Corona dan tidak secara serampangan di share.
‘’ hari-hari ini, kita membaca tren pengidap virus corona makin tinggi, indonesia sudah berada di angka 227 cases, dan 19 deaths. Tentu, situasi ini mencekam dan membuat warga makin phobia dengan Covid-19. di perparah lagi dengan bluffing di media sosial yang seenaknya mengunggah postingan di beranda FB dan meneruskan ke Whatshap, tentang peristiwa kesakitan tanpa di dahulu dengan investigasi sumber kebenaranya dan spontan memvonis tanpa ada keterangan medis, seperti yang terjadi di maluku utara yang mengundang masyarakat panik.’’ ‘’ gubrisnya’’
Untuk menepis kepanikan masyarakat Maluku utara tentang Coronavirus, mahasiswa pascasarjana ilmu komunikasi UMJ itu, menyarankan ke pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan Manajemen Privasi Komunikasi, dengan memanfaatkan peran informasi secara tanggap, cepat sehingga informasi terkontrol dan tidak adanya bias interpretasi masyarakat tentang Covid-19.
‘’ misalnya, kasus pasien dalam pengawasan (PDP) ini, awalnya, harus ada kordinasi oleh pihak rumah sakit Halmahera Barat ke pemerintah setempat sebelum di rujuk ke ternate. Kemudian pemerintah setempat meneruskan informasi itu ke pemda Provinsi maluku utara, melalui corong pemprov Malut, bidang protoker, komunikasi dan kerjasama publik atau pun tim medis yang dibentuk oleh kabupaten/kota masing-masing yang bekerja sama dengan media center, sehingga komunikasi pemerintah berjalan dan tentu memilih subtansi pesan yang dititpkan ke khalayak itu benar-benar kredibel, terpercaya, dan berdasarkan evident based. dengan demikian informasi pemerintah terkanalisasi dan yakin pasti tidak akan ada gelumbung informasi atas coronavirus di masyarakat yang mengimprov efek kepanikan.’’ ‘’terangnya’’.
Lanjutnya, Tidak hanya pemerintah, warga pun, harus melakukan manajemen komunikasi untuk menentukan berita yang sumbernya terpercaya entah itu media konvensional maupun daring dan skip berita yang tidak ada pertangunggjawabanya,
‘’ Era sekarang memang era tsunami informasi, yang membuat pengguna media sosial susah sekali membedahkan realitas dan fantasi, akibatnya semua berpotensi terpapar fake news ataupun Hoaks, apalagi situasi genting Covid-19 ini, akan mempora-porandakan masyarakat apabila kita tidak bijak melakukan verifikasi berita dengan cara mengkoparasikan berita dengan sumbar terpercaya lain. situasi darurat nasional Covid-19 juga bisa berpotensi di pelintir oleh egen produksi hoaks dengan cara mengarap konten hoaks dan disebarakan sehingga mendramatisir keadaan ini dan menguntungkan kapital ekonominya (manfaatkan klikers), kita semua harus waspada, tetap ihtiar, dan menjaga kesehatan.’’ ‘’tutupnya’’**(sp/km)