HALTENG. KoranMalut.Co.Id - Warga Masyarakat Patani Timur dan Patani Utara menyampaikan keluhan mereka terkait pembangunan Reklamasi Kawas...
Ketua Komisi III DPRD Halteng Munandi Kilkoda kepada KoranMalut.co.id, Pekan kemarin Via Whatsapp mengatakan pihaknya meminta Bupati segera mengevaluasi serta meminta keterangan pihak rekanan (kontraktor) yang melaksanakan proyek Multiyer pada Ruas Jalan Sakam-Palo Kecamatan Patani Timur Hemahera Tengah langkah ini tentunya untuk menghindari beban pemerintah, proyek yang dikerjakan oleh PT. Tugu Utama Sejati dan CV Garolaha Utama terkait proyek Reklamasi Kawasan Ekonomi Tepeleo yang progresnya dinilai lambat, permintaan itu atas dasar hasil kunjungan komisi III pada (29/01/) pekan kemarin di Patani Timur dan Patani Utara.
"Pihak kontraktor ini harus dipanggil untuk dievaluasi dan dimintai keterangan mereka terhadap tanggung jawabnya sesuai kesepakatan kontrak yang sudah ditandatangani kedua pihak, kalu mereka tidak serius sebaiknya di evaluasi, dialihkan dikerjakan pihak lain yang lebih siap, kalaupun proyek multiyear ini diperkirakan tidak mungkin mencapai target karena ketidakseriusan kontraktor sebaiknya dialihkan menjadi reguler saja, biar Pemda tidak terlalu terbebani akibat dari target yang harus tuntas sesuai kerjasama., ungkapnya"
Ketidak seriusan ini menurut Munadi atas temuan tersebut, bahwa pihak rekanan tidak punya itikad baik, sebab menurutnya, proyek yang dikerjakan pada tahun pertama 2019 kini sudah memasuki tahaun kedua, semntara progres dilapagan menunjukan baru pada tahap dasar.
"Kontraktor terkesan tidak serius mengerjakan tanggung jawabnya. Padahal ini sudah tahun pertama memasuki tahun kedua dan ruas jalan yang ditemukan baru pekerjaan dasar, belum sampai ke sirtu apalagi hotmix."
Pihaknya menyampaikan mestinya para pihak rekanan (kontraktor) itens menyampaikan progres pekerjaan ke pemerintah daerah untuk memastikan tahapannya sudah sejau mana,"Padahal yang bersangkutan setiap tahun kerja harus menyampaikan progres hotmix ke Pemda. Ini tidak masuk akal, kontraktor hanya menyediakan beberapa alat yang terbatas untuk mengerjakan ruas jalan puluhan kilo itu".
Atas kondisi itu, masyarakat pun turut melaporkan keluhannya soal ketidak seriusan pihak kontraktor dan para pekerja (buruh banguanan) sebab ada kekuwatiran situasi alam yang berakibat pada lambatnya progres pekerjaan.
"Kami mendapati laporan dari warga, di hari-hari tertentu kadang mereka tidak bekerja, begitu juga kontraktor yang mengerjakan proyek reklamasi kawasan ekonomi Tepeleo, pekerjaannya cukup lambat, padahal wilayah itu sewaktu-waktu akan menghadapi tekanan akibat musim utara yang bisa mempengaruhi pekerjaan yang sedang berlangsung.
Hal ini menurut munadi, pemerintah agar sesegera mungkin menyelesaikan hak-hak masyarakat yang belum terselesaikan terkait adanya pembangunan proyek yang menabrak hak atas tanah milik warga setempat.
"Kita minta supaya bagian pemerintahan segera menuntaskan hak-hak warga yang ditabrak untuk kepentingan pembangunan, coba anda bayangkan kalau pemilik hak menghentikan kegiatan dilapangan, pasti pekerjaan itu terhambat. Ini yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. "pintanya".**(rg)