Serap Aspirasi, DPR RI Komisi IV, Alien Mus Kunjungi Dapil

Rombongan Tim Reses Anggota DPR RI, Komisi IV di Kota Ternate TERNATE. KoranMalut.Co.Id -  Masalah Apakah yang Terjadi di Masyarakat, Ma...

Rombongan Tim Reses Anggota DPR RI, Komisi IV di Kota Ternate

TERNATE. KoranMalut.Co.Id - Masalah Apakah yang Terjadi di Masyarakat, Masalah-Masalah yang Ditemukan, yakni misalkan tadi dari pertanian mislakan Pupuk yang tidak sesuai di bagikan, apa yang menjadi kebutuhan tidak tepat sasaran, penyuluh yang di perpanjang kontrak sekarang tidak tau kejelasannya, harus kita perjuangkan harus kita sampaikan Langsung ke Kementerian Perikanan. Senin (18/12/2019)

Kalau saya kan di Komisi IV, yang membawahi Bidang, Kelautan Perikanan, Pertanian Kehutanan Lingkungan Hidup, serta Bulog, jadi ini akan saya bawah jadi aspirasi masyarakat provinsi maluku utara, Ini bukan masalah hanya ada di provinsi maluku utara, namun di beberapa daerah lain juga terdapa hal yang sama. Nanti kita berikan atensi kepada masyarakat untuk memberikan bantuan itu jangan asal-asalan, berikan bantuan kapal tapi bukan di Nelayan Misalkan, Berarti ini tidak tepat sasaran, mubajir.

Kostulriceh kan saya minta, Kostulriceh kan di Beberapa Daerah kita kn punya daerah Besar, bukan cuma di Ternate saja, Ternate kan Listriknya sudah jelas, tapi kalau didaerah lain listriknya mati hidup, ada juga daerah yang tidak ada listrik sama sekali. jadi Kostulriceh itu saya minta ke Menteri langsung dan Allhamduliah Beliau respons, Pak Menteri sendiri yang menjawab akan membantu daerah-daerah pesisir berpenghasil ikan. Dengan Bantuan Kostolriceh dan BBM, BBM untuk solar yang bersubsidi. Di ternate sudah ada listrik Normal tentunya bantuan Kostolricehnya, daerah-daerah yang belum Listrik tentunya bantuan Kostolriceh sama BBM

Anggota DPR RI, Komisi IV, Partai Golkar Dapil Maluku Utara, Alien Mus Kepada Wartawan KoranMalut.Co.Id Bahwa, "Kita tidak bisa patok kategorkan sama, luas wilayah kita kan beda dengan luas wilayah daerah lain, misalkan daerah jawa bisa naik mobil, kita kan harus pakai sepid untuk menempuh jarak ke tempat lain. mislakan 450 ribu, pake sped untuk ke sofofi atau ke batang dua tidak cukup malah sebenarnya, jadi kita harus smpaikan pengkategorian bantuan atau honor itu kepda penyuluh jangan di Sama ratakan" Tandasnya.

Untuk Nelayan Asing, Tentunya kita tau sendiri, Banyak pulau kita berbatasan dengan daerah-daerah perbatasan Negara luar, jadi memanga kita harus kita apa namanya, kalao kemarin pak menteri sendiri sampaikan bahwa mereka akan menyiapkan pengawasan lebih keta lagi, Kadang Nelayan tangkap Ikan jualnya ke Dorang, Okelah kalao dari luar Negeri, itu sangat keterlaluan, tapi kita harus melihat hasil ikan kita di bawa ke sulut, berarti pendapat asli Daerah bukan ke kita pada hal ikannya dari kita tapi ke Dorang. misalkan seperti itu kan ke Bitung ke Manado mungkin seperti itu harus kita fokus lagi komunikasi tingkat daerah tingkat pusat lebih intents agar semua terorganisir, allhamdulilah halsel kemarin suda di ekspor, mudah-mudahan ini terus berskesinambungan Ekspornya. jangan cuma ekspor satu kali abis itu sudah selsai.

Masalah Panjak bukan ke komisi saya yakni komisi IV DPR RI, cuma kan ada regulasi ya berarti kita harus tau, Tapi kemarin kn untuk perpajakan ada perubahan tu pak jokowi selagi itu belum ada pembentukan undang-undang, kita blm bisa bicara, atensi buat saya kn itu PP 75 itu kan 30 gris/ton. kan selama ini mereka dikenakan pajak sesuai dengan kapal yang mereka , sementara mereka memancing tidak mendapatkan 30 gros/ton sementara mereka harus mebayar pajak 30 gros/ton, mereka meminta kalau bisa hasil penangkapan sesuai dengan pajak. ujar Alien Mus.**(red)