Grid

GRID_STYLE

Breaking News

latest

Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, SPK Kampanyekan Perampasan Ruang Hidup

HALTIM. KoranMalut.Co.Id - Dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 desember, serikat Pemuda kerakya...

HALTIM. KoranMalut.Co.Id - Dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 desember, serikat Pemuda kerakyatan (SPK) Gelar aksi kampaye perampasan ruang hidup serta menolak kehadiran PT. Dede Gandasuling untuk beroperasi di Wasile selatan. senin (09/12/19)

Konflik  agraria semakin masif terjadi dari hari kehari, hampir seluruh penjuru daerah letupan dan baranya sisa menunggu waktu untuk meledak. sebegitu runyamnya persoalan agraria dimana masyarakat semakin disudutkan dengan terancamnya hak-hak ulayat rakyat.

Eskalasi konflik yang meningkat hampir 50% hari ini dimungkinkan untuk bertambah angka presentasinya hal ini disebabkan oleh ekspansi kawasan industri, proyek energi nasional, perebutan lahan pertanian dan perkebunan sudah sampai pada level "URGENT" dimana pemerintah baik pusat sampai daerah telah bersekongkol.

“ Oleh sebab itu pula. pada tanggal 9 Desember yang ditetapkan sebagai hari anti korupsi sedunia, Serikat Pemuda Kerakyatan (SPK) mengkampanyekan terkait dengan perampasan tanah dan selamatkan hutan halmahera sebab bagaimana pun juga amanah konstitusi melegitimasi tanah untuk rakyat” Beber Abdullah Idris dalam orasinya Senin. (9/12/19)

Abdullah idris juga mengatakan bahwa Serikat pemuda kerakyatan (SPK) menilai perampasan hak - hak rakyat atas tanah, hutan yang merupakan wilayah kelolah masyarakat kini terhimpit dengan kepentingan nasional dan mendiskriminasi hak ulayat. dan juga dalam membangun pondasi utama dari pelaksanaan system ekonomi neolib.

“yang dijalankan oleh pemerintah jokowi adalah bagaimana merampas hakrakyat dan juga merupakan persengkongkolan antara DPR-RI, pemerintah pusat dengan menggunakan kaki tangan TNI/POLRI”

Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam melakukan tahapan/proses pemberian izin kepada korporasi biasanya di ikutsertakan dengan praktik-praktik korupsi.

“olehnya itu di momentum 9 desember ini pula SPK menyerukan kepada lembaga terkait agar memberantas korupsi yang mewabah dan menjalar tanpa memandang bulu terutama dalam lingkup pemda kabupaten halmahera timur” tegasnya

berdasarkan pertimbangan banyak hal tersebut maka Serikat Pemuda Kerakyatan bersikap.
1. hentikan perampasan tanah rakyat
2. laksanakan pembaharuan agraria sejati sesuai dengan amanah konstitusi 1945 dan UUPA 1960
3. tegakkan hak masyarakat adat melalui RUU dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
4. mendukung masyarakat wasile selatan Tolak PT. Dede gandasuling
5. selamatkan akejira. tutupnya ** (Ian).