JAKARTA. KoranMalut.Co.Id - Ketua umum partai Golkar Airlangga Hartarto memaparkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) DPP periode 2014-2019...
Bertindak sebagai pimpinan sidang Azis Syamsuddin (perwakilan DPP Golkar), Dedi Mulyadi (DPD Jabar), Sarmuji (Plt DPD Jambi), Tetty Paruntu (DPD Sulawesi Utara) dan Roem Kono (perwakilan ormas pendiri Golkar).
Saat penyampaian LPJ, Airlangga mengatakan dalam rentang waktu 2014 hingga 2016, Partai Golkar mengalami dualisme kepengurusan baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga konsolidasi organisasi dan kaderisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Dualisme kepengurusan bisa diakhiri setelah terjadi Munas Luar Biasa di tahun 2016 di Bali. Salah satu keputusan penting dalam Munaslub adalah menetapkan posisi politik Partai Golkar di mana semula berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih kemudian berubah menjadi partai pendukung pemerintah Jokowi-JK bersama Koalisi Indonesia Hebat," ujar Airlangga.
Mantan Menteri Perindustrian itu menjelaskan, konsolidasi organisasi di internal Partai Golkar mulai ditingkatkan pasca Munaslub di Bali tahun 2016. Namun, waktu itu pucuk pimpinan partai yakni Setya Novanto tersandung kasus hukum, Golkar pun jadi bulan-bulanan media. "Pucuk pimpinan partai ditimpa musibah hukum ketika itu Partai Golkar menjadi bulan-bulanan media terutama berita-berita negatif di media sosial sehingga citra dan elektabilitas Partai Golkar merosot cukup tajam," sebut Airlangga.
Pada 2017, Partai Golkar kembali menggelar Munaslub yang mengantarkan Airlangga sebagai Ketum Golkar menggantikan Novanto. "Dalam situasi krusial tersebut terjadinya Munas Luar Biasa tahun 2017 dan saya terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Ibarat kapal yang telah oleng dihantam badai besar, Golkar menemukan nakhoda untuk menyelamatkan kapal tersebut sehingga penumpang bisa selamat sampai tujuan," jelas Menko Perekonomian ini.
Disamping itu, DPD I Partai Golkar Maluku Utara dipimpin Alien Mus menyampaikan pandangan umum pada Rapat Paripurna III Munas Golkar. Alien mengutarakan, bahwa DPD I Maluku Utara solid dan mampu menghantarkan kader Golkar menduduki pucuk pimpinan di DPR Propinsi dan Kabupaten/Kota serta kepala daerah di sejumlah Kabupaten di Maluku Utara, diantaranya Bupati Halteng Edi Langkara, Bupati Taliabu Aliong Mus dan Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando.
“Di maluku utara banyak potensi sumber daya alam, ada emas, nikel, biji besi dan lainnya. Di Halteng kita juga punya pak Edi Langkara, dan alhamdulillah karena dukungan Golkar pak Edi Langkara menjadi Bupati Halteng di 2015 kemaren. Semoga pak Edi dapat membesarkan Golkar di Halteng tanpa mengganggu eksistensi partai Golkar. Coba tanya yang bersangkutan, beliau jadi bupati karena siapa. Ini perlu disampaikan pak ketum biar klir, biar klir pak ketum,” ungkap mantan Ketua DPRD Provinsi Malut itu saat memaparkan pandangan umum DPD I Golkar Malut di hadapan peserta Munas di Ball room Ritz Carlton Hotel, Kuningan, Jakarta.
“Halmahera Barat juga ketum, wakil bupati menjadi ketua DPD II selama enam bulan sudah membangun kantor Golkar di kabupaten Halmahera Barat. Halmahera Selatan juga ketum, juga sama, dan di 2020 kami mencalonkan kader partai Golkar di Halmahera Selatan,” imbuhnya.**(red)