TERNATE. KoranMalut.Co.Id - Dewan pimpinan cabang partai gerakan indonesia raya (DPC Gerindra) kabupaten halmahera timur (haltim) melaksan...
Ketua DPC partai Gerindra haltim Abdul Latif mole mengatakan fit and proper test saat ini di ikuti oleh dua tambahan dari pengurus cabang yakni DPC Gerindra Halut dan DPC Kota Ternate. Untuk Kota Ternate sudah melakukan uji kelayakan dan kepatuhan sebelumnya dan nama-nama yang ikut pada saat ini hanya tambahan dari sebelumnya.
Lanjut Abdul, para bakal calon kepala daerah (balon kada) akan di saring dalam beberapa tahapan salah satunya fit and proper test dari uji kelayakan tersebut selanjutnya di lakukan rapat pleno sebagai penentuan bakal calon siapa yang akan di dorong ke dewan pimpinan pusat (DPP), di jakarta juga di lanjutkan uji kelayakan yang sudah di lakukan sebelum rekomendasi partai di keluarkan. Jelas abdul pada usai kegiatan di hotel grand majang Ternate (30/11/2019) Malam.
Menurut abdul, nama yang mendaftar di Gerindra semuanya punya tanggungjawab dan komitmen membangun daerah, pelayanana dasar maupun aspek infrastruktur nampak tergambar dalam visi misi masing-masing balon yang masuk penjaringan "visi misi mereka sangat strategis yang merupakan langkah maju membangun Haltim",
Sekertaris dewan pimpinan daerah (DPD) Gerindra Provinsi Maluku Utara (Malut) mengatakan sesuai himbauan atau anjuran DPP hanya tiga nama yang di ajukan, dari tiga nama tersebut hanya bisa jadi person, berpasangan atau paket selesai fit and proper test. Berikutnya panitia melihat hasil dan mengambil keputusan siapa yang layak di ajukan sebagai perwakilan Partai Gerindra yang akan di ajukan ke DPP mengenai siapa yang nanti didukung pada 2020 itu kewenangan pengurus pusat.
Menurut Machmud ada dua kader Partai yang maju bertarung pada pilkada Haltim yaitu Nyoman M yang maju sebagai calon bupati dan Abdul Latif mole sebagai calon wakil bupati, keduanya boleh saja mendapat dukungan kalau saja memenuhi beberapa aspek salah satunya komitmen dan di prioritaskan selama itu punya kemampuan dan memenuhi syarat partai.
Kepala departemen advokasi hukum DPP Gerindra Muhamad Bin Taher mengatakan yanga menjadi penilaian DPP tentu sangat relatif terutama visi dan misi, dia juga menambahkan fit and proper test biasa di lakukan setiap partai politik dan menjadi salah satu ketentuan menjajaki integritas dan komitmen para kandidat terhadap daerah yang akan di pimpinnya.
Ketetuan ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi dan kapabilitas baik calon bupati, wakil bupati, walikota maupun wakil walikota. Selain itu hampir semua semua daerah yang berhajat di 2020, Gerindra pada posisinya harus butuh koalisi karena itu sudah tidak salah kalau misalnya calon bupati/walikota dari gerindra mengambil wakilnya dari partai lain dan begitu juga sebaliknya.**(hn/km)