Benny Laos Sampaikan Kondisi Hambatan Dan Tantangan Ekonomi Di Morotai MOROTAI, KoranMalut.Co.Id - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ...
 |
| Benny Laos Sampaikan Kondisi Hambatan Dan Tantangan Ekonomi Di Morotai |
Kebijakan transformasi ekonomi dilandasi oleh sejumlah persoalan di dalam maupun luar negeri, diantaranya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Disamping itu, juga ada penyeb lain yaitu penuruan harga komoditas dengan volume perdagangan dunia, serta longgarnya kebijakan moneter yang diambil oleh sejumlah negara.
Kondisi saat ini, negara tengah menghadapi sejumlah tantangan yang butuh penyelesaian cepat, di antaranya, :
Pertama, peringkat infrastruktur yang masih berada pada level menengah, yakni peringkat 54 dari 160 negara di dunia; Kedua, biaya Logistik dirasa kurang kompetitif; Ketiga, ketimpangan dalam penguasaan lahan dan tanah, serta tantangan dalam pasar tenaga kerja serta kesempatan usaha.
Dalam Rakor, Bupati Pulau Morotai, Benny Laos menyoroti permasalahn logistik di Morotai. Kebijakan Pemerintah Pusat yang membuka trayek Tol Laut untuk menekan biaya logistik dari dan ke pusat ekonomi dan wilayah industri dirasa belum mumpuni.
Di hadapan narasumber dalam diskusi Panel V Transformasi Ekonomi (Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri BUMN) pada Rakor Indonesia Maju di Bogor, Bupati Pulau Morotai membongkar dugaan adanya “permainan” di dalam PT. Pelni (Persero).
Perusahaan pelat merah yang diberi mandat menjadi operator tol laut itu dinilai belum maksimal dalam mengimplementasikan program Pemerintah dalam hal mensuplai logistik ke tempat tujuan. “Sehingga, terjadi keterlambatan dan kenaikan harga yang cukup signifikan, walaupun tujuan Tol Laut untuk penurunan harga”. Ungkap Bupati.
Untuk mensukseskan kebijakan transformasi ekonomi nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai bersikap proaktif. Bupati menunjukkan hambatan-hambatan soal daya saing logistik kepada pemangku kepentingan, agar menjadi perhatian, sekaligus untuk memudahkan pemerintah dalam memecahkan persoalan di daerah. tanpa kejujuran dari pemerintah daerah untuk menunjukkan kelemahan sebuah kebijakan, maka usaha pemerintah untuk kesejahteraan rakyat menjadi sia-sia. tutupnya**(rm/km)