KoranMalut.Co.Id - Mahasiswa Pascasarjana Halmahera tengah yang menempuh Studi di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi, resmi mend...
Deklarasi itu berlangsung di Juta Cafe, Jl. Raya Pramuka- hutan kayu Jakarta Timur. Pada pukul 16:12 hingga selesai. (9/11/2019).
Di forum itu, menunjuk Hamdan Badalan untuk memimpin Forum Mahasiswa Pascasarjana Halteng dan sekertarisnya Mursalin Ishak.
Setalah ditunjuk menjadi Ketua Forum, mahasiswa Pascasarjana universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka itu membeberkan, ide berdirinya organisasi mahasiswa yang menampung Mahasiswa-mahasiswi Pascasarjana. Motivasi, berdirinya Forum ini, lebih ke arah kontrol terhadap pemerintah daerah Halmahera tengah dan membantu pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama dengan kampus-kampus papan atas di Indonesia, demi meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia di Halmahera tengah.
"Hari-hari ini kita diperlihatkan dengan segudang masalah-masalah Halmahera tengah, mulai dari Politik, keternakerjaan, Hukum, Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain. Lewat forum ini kita dapat memberikan otokritik secara akademis, kepada pemerintah daerah serta menjalin kerjasama sama untuk mendorong dan meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia, dengan cara mendistribusikan Mahasiswa Halteng melanjutkan studi Pascasarjana di kampus kampus ternama di Indonesia. (Ujarnya)
Lanjut dia, Dengan tema " Bersama Untuk Berkontribusi " kita dharma baktikan Ilmu serta pengalaman menimbah pengetahuan di setiap Universitas untuk membantu Pemerintah Daerah untuk Menemukan prinsip berdaerah yang menjadi dasar hidup bersama yakni terciptanya Keadilan sosial. (Tutupnya).
Deklarasi tersebut juga merumuskan rekomendasi sebagai berikut.
1. Pemerintah daerah harus secepatnya menganggarkan pembangunan asrama mahasiswa Halmahera Tengah Jabodetabek.
2. Perlu ditingkatkan alokasi anggaran beasiswa mahasiswa strata satu (S1) dan Strata dua (S2).
3. Mengevaluasi peran startegi perusahaan daerah sebagai liding sektor untuk mendorong pendapatan asli daerah.
4. Pengawasan pengelolaan sektor pertambangan, baik tenaga kerja yang sifatnya masih outsourcing, kesehatan dan keselamatan kerja, pembagian dana bagi hasil serta pendayagunaan dana CSR perusahaan secara transparan.
5. Peningkatan kesejahteraan Pegawai tidak tetap (PTT), terutama tenaga kesehatan dan tenaga guru.
6. Pemerintah Hal-Teng harus merumuskan PERDA tentang harga lahan yang sewajarnya untuk daerah lingkar tambang.
7. Mendesak agar merealisasikan pembangunan transportasi darat agar bisa menghubungkan setiap desa ke desa.
8. Perlu adanya alokasi dana riset tentang sejarah fagogoru.
9. Pemda diharapkan mampu menindaklanjuti temuan inspektorat terkait penggunaan dana desa & alokasi dana desa se-Kab. Halmahera Tengah
10. Pemerintah harus perhatikan dan mengawasi rekrutmen tenaga kerja lokal & asing di beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tambang kab. Halmahera Tengah.
11. Dinas Kesehatan harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan berbasis revolusi industri 4.0. Tutupnya.**(red)