TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara Fredy Tjandua menilai pengusulan anggaran Pemilihan Bupati dan Wak...
Anggaran yang diusulkan Bawaslu dan KPU di tahun 2020 tidak masuk akal, sebab berbeda jauh saat pengusulan anggaran pada Pilkada 2015 lalu, di Tahun 2020 yang diusulkan meningkat 100 persen. Terang Sekda. kamis, (05/09/2019)
Pasalnya pelaksanaan Pilkada 2020 secara serentak ini kebijakan nasional, untuk itu, pihak penyelenggara tingkat daerah tidak bisa membatalkan. Untuk alokasi anggaran akan dibicarakan, karena anggaran tahun 2019 hanya awal tahapan, dan nanti tahun 2020 baru di alokasikan secara menyeluruh. Akan dilakukan rapat kordinasi semua penyelenggara dan pemerinta daerah untuk melaksanakan Pilkada, dalam rapat itu di cari referensi komponen apa saja pengalokasian anggaran pada Pilkada 2020. Karena semua pengusulan dari KPU dan Bawaslu tidak masuk akal semua, sebab penganggaran untuk Pilkada 2020 meningkat dibanding dengan penganggaran Tahun 2015. Sehingga pihaknya harus mengetahui komponen apa saja sehingga pengusulan anggaran naik 100 persen, antara KPU dan Bawaslu" Pilkada ini kebijakan Nasional. Beranggaran harus berdasarkan rambu rambu aturan beranggaran, untuk itu hal ini akan dilakukan rapat bersama KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPRD untuk membahas kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan dalam pentahapan Pilkada 2020." Terang Sekda.
Lanjut ia, Untuk tahun anggaran 2019 pada awal pentahapan Pilkada, suda dilakukan rapat pemantapan pengalokasian anggaran di Tahun 2019. KPU dan Bawaslu rata rata mengusulkan anggaran tidak masuk akal, yang diusulkan meningkat 100 persen dari anggaran Pilkada 2015 lalu. Bahkan Usulan Bawaslu dengan alokasi anggaran yang ada diusulkan dua kali lipat seratus persen. Untuk itu, terkait alokasi anggaran untuk Pilkada baik KPU dan Bawaslu akan dilakukan rapat bersama dengan DPRD." Saat ini anggaran Masi di godok, untuk di rasionalisasikan, sebab KPU dan Bawaslu mengusulkan anggaran terlalu besar." Tuturnya.**(kb)