TIDORE, KoranMalut.Co.Id - Salah satu warga Kelurahaan Payahe, Sukardi Hi Ahmad menanggapi alasan yang disampaikan Wakil Walikota Tikep M...
Menurutnya, pemekaran Sofifi menjadi daerah otonom baru (DOB) terkendala pada Moratorium belum dicabut oleh pemerintah pusat dan Surat Maklumat Kesultanan Tidore harusnya bukan alasan.
Karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah sebuah rekomendasi Sofifi menjadi DOB
“Moratorium DOB belum dicabut oleh pemerintah pusat dan maklumat Kesultanan Tidore bukan menjadi alasan Pemerintah Tikep untuk tidak mengeluarkan rekomendasi persetujuan empat kecamatan di daerah Oba mulai dari Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB),” katanya kepada. Kamis (16/05/2019).
Menurutnya, Pemkot Tikep seharusnya mengeluarkan rekomendasi persetujuan pelepasan empat kecamatan di dataran Oba menjadi DOB, sehingga menjadi bukti bahwa pemerintahan Tikep saat ini tidak menjadi pemerintah yang ingkar janji.
Pemerintah Tikep katanya harusnya melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Tidore Kepulauan agar sisa periode ini segera melakukan paripurna istimewa mengeluarkan rekomendasi menyetujui empat kecamatan di dataran Oba menjadi DOB sehingga ketika moratorium dicabut oleh pemerintah pusat, Sofifi sudah dimasukan dalam agenda pemerintah pusat.
“Alasan terkendala dengan moratorium dan maklumat kesultanan merupakan alasan klasik, karena seharusnya pemkot tikep tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu, untuk itu kami menilai pemerintahan Aman saat ini tidak mengiklaskan empat kecamatan di dataran oba berpisah dengan Kota Tidore,” tegas Sukardi.
Dia menambahkan, kalaupun dalam waktu dekat Walikota dan Wakil Wakota KotaTidore tidak menempati janji politiknya, maka akan dilakukan aksi demonstrasi di empat kecamatan di dataran Oba.**(Red)