TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) Kabupaten Halmahera Utara Kamis (15/05) menggelar Aksi demonstrasi di dep...
Masa aksi yang tergabung dari OKP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Persatuaan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) dan Pemuda Muhammadya Kabupaten Halut. Dalam aksinya itu para pendemo menuntut tegas agar Empat Pejabat yang keluar Negeri ke Negara Canada dengan agenda berwisata (Bersenang-senang) dicopot dari jabatanya."diduga keberangkatan empat pejabat ini dengan menggunakan SPPD dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan juga dibiayai oleh Pengusaha Kopra (PT. Mira). Empat pejabat tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Nyoter Koenoe, Kepala Dinas Kesbangpool Menas Rompis, Kasat Satpol PP Nelson Sahetapy dan Kepala Bidang (Kabid) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Yenni Rahmani." Ungkap Ketua Umum PMII Halut Rio Fadel.
Pantauan koran ini, Setelah melakukan aksi dari pukul 10.00 WIT, hingga pukul 11.00 WIT, didepan kantor Bupati. Perwakilan massa aksi sebanyak 20 orang melakukan hering dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas BKD dan Kabag Hukum di ruang Mitting Bupati. Dalam hering itu, Sekda Ferdy Tjandua mengatakan apabilah memang benar empat pejabat ini ke Canada dengan menggunakan SPPD maka ia, meminta kepada pihak Ispektorat untuk mengusut tuntas masalah ini. Bukan hanya itu ia, juga meminta kepada inspektorat agar juga memeriksa empat pejabat apabilah benar dibiayai oleh pengusaha Kopra (PT. Mira). "Kalau memang mereka menggunakan SPPD dan mereka dibiayai oleh Pengusaha Kopra (PT.Mira), maka saya berharap pihak Inspektorat agar mengusut tuntas masalah ini," Kata Sekda Ferdy Tjandua pada saat hering bersama massa aksi.
Sementara itu, Jenfaher Lahi selaku ketua DPC GMNI dan juga seluruh masa aksi meminta agar pihak Pemda harus benar-benar bersikap tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Karna menurutnya empat pejabat ini sesuai dengan data yang mereka peroleh ternyata benar mereka menggunakan APBD dan juga dibiayai oleh Pengusaha Kopra (PT.Mira). "Kami tidak main-main terkait dengan masalah ini jadi kami berharap masalah ini secepatnya diselesaikan apabilah tidak diselesaikan. Maka kami akan datang yang kedua kalinya dengan mssa yang lebih banyak lagi, karna perbuatan empat pejabat ini sudah merugikan negara," katanya.
Ia juga meminta kepada pihak Pemda agar dapat memberikan saksi sesuai dengan UU ASN kepada empat pejabat yang lagi bersenang-senang di Canada. "Yang namanya Cuti Tahunan ke luar Negeri tidak diperbolehkan menggunakan SPPD. Tapi yang terjadi mereka menggunakan SPPD. Maka kami berharap agar Pemda harus bersikap degas kalau boleh dicopot saja dari jabatanya karna ini adalah pelanggaran pidana,".
Sementara Ketua Bidang Aksi dan Politik Pemuda Muhammadiyah Halut Randi Kokodaka mengatakan, terlepas dari kasus empat Pejabat keluar Negri, aksi ini juga menyoroti kasus Spead Boad yang melibatkan Dinas Perhubungan Halut itu segera dituntaskan, sebab kasus tersebut sudah berlarut larut di tangani oleh polres. Ia meminta pihak polres agar secepatnya menuntaskan kasus tersebut." Jika keterlambatan ada di hasil audit kerugian negara oleh BPK, maka Polres segera mendesak pihak BPK untuk mengeluarkan hasil audit kerugian negara." Pintanya.
Ditambahkan oleh Kasat Reskrim Polres Halut saat saat hering bersama masa aksi, Kasat mengatakan, pihaknya menargetkan kasus ini 2018 sudah selesai, namun ada problem, yaitu BPK belum mengeluarkan hasil audit kerugian negara dari BPK. Pihaknya sudah berupaya sejak 2018 Agustus sudah dilakukan penyeledikan, bahkan sudah melakukan pemeriksaan saksi, dan penyitaan Speead. Pihaknya juga terakhir sudah dikomunikasi di BPK ternyata sudah ada pergantian Auditor BPK. Sehingga terjadi hambatan. Kendala ini ada di luar sana yaitu di Audit BPK. bagi ia Korupsi hal terpenting ada di Kerugian negara. Untuk tersangka sudah ada, namun hanya menunggu hasil Auditor dari BPK. "Kasus ini benar cukup lama, sebab hambatan auditor BPK membuat kami tidak berdaya, namun kami akan tetap mengusut dan tetap optimis. Muda mudahan selesai lebaran pihak dari BPK bisa datang dan melakukan audit. Kami targetkan tiga bulan kasus ini sudah bisa tuntas." Cetusnya.**(kibo)