TERNATE, KoranMalut.Co.Id - Dalam rangka memperingati my day hari buruh internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2019 nanti serikat b...
Hal itu disampaikan oleh ketua SPN kota Ternate Anto Yunus saat diwawancarai media ini, di sela sela kegiatan silaturahmi intelkam bersama buruh pada siang tadi yang berlangsung di kantor intelkam Polda Malut di jalan Hasan Esa no 1 kota Ternate mengatakan "my day bukanlah agenda nasional saja , tetapi ini adalah sala satu agenda internasional, dan ini juga perintah PBB buruh dunia harus di liburkan,dan ini adalah hari besar buruh,buruh libur karena sekian hari bekerja tidak pernah mendapatkan jatah ibur,"sebabnya buruh libur untuk turun kejalan, guna menyampaikan kepada pemerintah,bahwa buruh punya hak untuk istrahat kerja," tuturnya.
"Dulu tahun 1886 di Chicago, AS orang memperjuangkan hak buruh ,menghentikan 20 jam kerja menjadi 8 jam kerja,itu sebabnya my day ini memiliki sejarah yang sangat panjang."Nah untuk kesiapan buruh SPN kota Ternate memperingati my day ini kami dari Serikat pekerja nasional SPN Ternate ,ingin menyampaikan kepada seluruh perusahan, yang mempekerjakan buruh agar di liburkan, karena my day adalah hak buruh untuk libur dan hak buruh untuk libur ini tidak bisa di pekerjakan, tidak boleh di paksakan untuk dikerjakan, kalau perusahan tetap memaksakan diri untuk mempekerjakan buruh pada may day nanti, ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan juga merupakan pelanggaran UU no 39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia."paparnya
Ia juga menuturkan.Kami akan sampaikan kepada seluru perusahan yang ada di kota Ternate dan di provinsi Maluku Utara ,untuk bisa ikut dalam momenntum hari besar buruh ini,
SPN sendiri akan menurunkan 1000 buruh ,lebih banyak dari tahun kemarin,karena kemarin hanya sekitar 500 buruh,"Kerana buruh yang tergabung dalam SPN ini begitu banyak terbagi diperusahan yang berada di luar Ternate , seperti di pulau obi, pulau Gebe serta Haltim, dan halteng, dan kendalanya di batasi oleh laut makanya kita agak kesulitan,
Tapi untuk buruh di Ternate berkisaran 1000 lebih dan nantinya turun bersama,KSPSI dan SPSI,OKP- OKO dan mahasiswa"Tuturnya.
Dikatakan lagi, saya akan menyampaikan ke pemerintah dalam hal ini dinas ketenag kerjaan (naketrans) provinsi Maluku Utara agar data pekerja tenaga buruh asing itu mengalami suatu dekrasi,dan ini juga merupakan sebuah penyampaian informasi yang tidak akurat,
Menurutnya. data yang di sampaikan oleh Naketrarns propinsi Maluku Utara jauh berbeda dengan data dari imigrasi, data imigrasi menyebutkan 3000 sedangkan dari dinas naketrans hanya menyajikan 1610 buruh, mana yang harus kita percaya dan ini ada apa dibalik ini "tantangnya.
Dan Dinas Naketrans provinsi Maluku utara tidak mampu membedakan buruh skil worker dan buruh unskil worker ,dalam konteks ketenaga kerja asing ,pemerintah tidak mampuh menunjukan buruh yang memiliki skil dan Tidka memiliki skil, sehingga berdampak pada buruh lokal itu sendiri, data seperti ini sehingga berimplikasi pada gaji buruh misalkan buruh asing yang tidak memiliki skil di gajih dengan 20 juta sedangkan buruh lokal di gajih 2 juta ,inikan sebuah penyimpangan yang buruk terhadap buruh lokal dalam hal ini daerah,jelasnya
Sementara itu kadis naketran Maluku Utara Umar umasangaji mengatakan"Serikat buruh Pekeja di Indonesia. Kalau kita berbicara dalam pergerakan buru di indonesia, paska reformasi yang progres yang bicara soal kepentingan Buru, yakni.SPSI. yang dibentukan olah Bapak Muhtar Fatahan.
Sala Aktifis buru yang kemudian pada rejim orde baru, kemudia di eksekusi hingga di penjara dan di jolimi.karena memperjuangkan hak- hak Buruh indonesia.
Ia juga mengucapkan terimaka kasih kepada Dirt Intelkam polda malut, yang telah menyelengarakan kegiatan ini, dan saya teringat kemarin bahwa bapak presiden jokowi mengundang seluruh presiden buruh di istana presiden, Bogor untuk bicara kepentingan menyambut may Dey ini. Agar kalau bisa diselenggarakan.
Kemudian mungkin sedikit mengrefleksikan pergerakan buru di maluku Utara, terus terang organisasi serikat buruh maupun Serikat pekerja di maluku utara agak pasif, karena tidaklah progres dalam hal ini seperti di daerah jawa sumatra, karena memang kesadara buruh untuk berlindung dan bersatu lewat wadah yang sama dan wadah yang satu ini masih kurang atau masih minim di maluku provinsi utara "Katanya.
Olehnya itu mungkin peran aktif Serikat buruh di maluku utara. yang kita miliki secara bersama yaitu, peran aktif dari Dinas ketenaga kerjaan (Disnaker) provinsi maluku utara itu sendiri.
Lanjut lagi. Kalau kita bicara tentang UUD PP 78 masala pengupah Buru, masih banyak pekrja yang ada di kota ternate yang Detas dengan Ases- ases publik yang ada di upa minimum masih dibawa standar, baik ditingkat kota,maupun di tingkat provinsi."pintanya.**(RR)