TERNATE, Koranmalut.Com, - Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Komite Pengurus Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) Maluku ...
Diskusi dengan tema " 2019 Ganti Haluan Ekonomi, " dihadiri, Pengurus, KPW PRD Malut, EW-LMND Malut, EK-LMND Ternate, KPW STN Malut, KPK API Kartini Kota Ternate dan Devisi Pencinta Alam (Dimpa) Fakulta Teknik Ummu.
Ketua Komite Pengurus wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) Malut Syaiful Amarullah, saat dikonfirmasi Koranmalut.Com mengatakan, tema yang diusung " 2019 Ganti Haluan Ekonomi " merupakan gagasan dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi pada poros yang sesungguhnya sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.
" Haluan ekonomi liberal yang dipuja selama ini terbukti tidak bisa membawa bangsa ini menuju cita-cita kemakmuran dan keadilan sosial. Yang terjadi justru sebaliknya ekonomi kita tidak pernah berkembang sebagaimana mestinya, karena kegagalan industrialiasi dan pengembangan sektor pertanian, " Ungkap bung Ul sapaan akrabnya di arena diskusi.
Menurut Saiful, Indonesia merdeka diproklamirkan untuk memperjuangkan sebuah cita-cita bersama, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Ke sanalah seharusnya haluan perahu ekonomi kita berlayar dan berlabuh. Agar perahu ekonomi bisa berlabuh di masyarakat adil dan makmur, para pendiri bangsa telah menitipkan peta jalan haluan ekonomi bangsa melalui pasal 33 UUD 1945.
" Namun sayang sekali, selama setengah abad lebih, 32 tahun Orde Baru (Orba) ditambah 20 tahun pasca reformasi—ekonomi Indonesia justru mengambil haluan lain yaitu haluan ekonomi liberal, " Ujarnya
Akibatnya kata dia, bukanya berlayar menuju masyarakat adil dan makmur, malah perahu ekonomi kita justru oleng dan nyaris karam. Penyebabnya, struktur ekonomi kita sangat rapuh, sehingga gampang dihempas oleh faktor eksternal maupun internal.
" Karena itu, di pemilu 2019 nanti, perlu untuk menyerukan perubahan haluan ekonomi sebagai jalan keluar atas situasi ekonomi nasional saat ini. Tinggalkan haluan ekonomi liberal, kembalilah pada haluan ekonomi sebagaimana digariskan konstitusi kita, pasal 33 UUD 1945, "
Lanjutnya, kalau dikoreksi haluan Ekonomi di bawah pemerintahan Jokowi-JK hingga saat ini, peta industrialiasi belum juga menunjukkan titik terang. " Memang, Indonesia sudah punya Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, tetapi realisasinya masih gelap, " Kata Syaiful
" Fakta itu dibuktikan atas industrialisasi berbasis investasi asing, pembangunan infrastruktur belum selaras dengan kepentingan industrialiasi, beban utang luar negeri yang makin tinggi, reforma agraria belum menyentuh ketimpangan penguasaan tanah, ketergantungan terhadap impor, terutama pangan dan liberaliasi ekonomi yang menghianati Trisakti dan Nawacita, "
Padahal kata dia, sewaktu kampanye pemilu yang lalu, semangat yang ditiupkan oleh Jokowi adalah nasionalisme ekonomi dan proteksionisme ringan. Ternyata, sepanjang tiga tahun lebih ini Jokowi justru mengarah pada liberalisasi ekonomi. Mulai dari liberalisasi investasi dengan membongkar semua penghalang bagi investasi melalui deregulasi, termasuk menghilangkan regulasi yang memagari hak-hak sosial dan lingkungan.
" Beberapa sektor yang dulu ditutup bagi modal asing, seperti cold storage, sport center, industri film, industri karet (crumb rubber), restoran, industri bahan baku obat, dan pengusahaan jalan tol, sekarang dibuka lebar-lebar, " Tutupnya. (Ial).