Grid

GRID_STYLE

Breaking News

latest

Ahmad Kacoa : Provinsi Halmahera Raya Wajib Dimekarkan

TOBELO, Koranmalut.Com - Salah satu Tokoh muda Galela, Ahmad Kacoa selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Halmahera Utara, ahad kemarin m...

TOBELO, Koranmalut.Com - Salah satu Tokoh muda Galela, Ahmad Kacoa selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Halmahera Utara, ahad kemarin menanggapi serius, terkait wacana  pemekaran Provinsi Halmahera Raya (HR) wajib dimekarkan dan diperjuangkan.

" provinsi HR secara syarat normatif dan politis suda siap dimekarkan menjadi provinsi baru, " terang Ketua PP Ahmad kepada Wartawan Koranmalut.com Ahad (6/5) kemarin.

Menurut Ahmad, untuk menjawab akselerasi kue pembangunan maka propinsi HR sangat penting untuk didorong. Baginya Provinsi HR ini, sebagai bentuk dari sinergi  nomenklatur seluruh nama kabupaten di lingkup Maluku Utara.

"ada kabupaten,Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera timur, Halmahera Tengah, dan pulau morotai, maka  propinsi Halmahera itu lebih baik lagi ketimbang maluku utara." terang Ahmad

Lanjut Ahmad menjelaskan, langka Langka untuk mewujudkan Propinsi Halmahera hanya satu konsuldasi kerakyatan yang harus di bangun, dengan terus mewacanakan agar ini menjadi aspiratif daerah.

" dari rumah adat Hibualamo akan dimulai konsuldasi kerakyatan, untuk membangun wacana dan gerakan mewujudkan Provinsi Halmahera Raya, bagi saya ini wajib diwacanakan. "terang Ahmad.

Sementara itu, Muchlis Tapi Tapi Selaku Wakil Bupati Halut ketika dikonfirmasi media ini mengatakan, wacana pemekaran Provinsi HR tersebut, sudah didiskusikan dengan beberapa pejabat Publik yankni, Bupati Halbar Dany Misi, Wakil Bupati Morotai Asrun Padoma, dan Bupati Haltim, di Jakarta beberapa waktu lalu, dan telah disepakati sebagai wacana awal pemekaran provinsi HR.

 " Provinsi HR ini dimulai dari Halut, dan ini ketika terus diwacanakan akan menjadi aspiratif daerah, soal Galda dan Kao Raya itu tinggal dicabut moratorium oleh mendagri dan sudah bukan aspiratif daerah tapi suda menjadi tugas mendagri, sementara Provinsi HR ini wacana yang bersifat aspiratif daerah. " terang Wabup Muchlis Tapi Tapi. (mg 07)